PEKANBARU, NUSANTARA, - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diketahui telah mem­bentuk Tim Investigasi terkait pener­bitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas 15 perusahaan yang diduga terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan di 2015 lalu.

 

Tim tersebut berjumlah 18 orang yang berasal dari berbagai divisi di Mabes Polri, seperti Divisi Pengamanan dan Profesi, Divisi Hukum, serta Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri. Seluruhnya mulai melakukan audit investigasi, pada Senin (10/10).

 

“Ada 18 orang (anggota Tim Investigasi Mabes Polri). Ini dilakukan di Brimobda Polda Riau,” ungkap Kabid Humas Polda Riau, Guntur Aryo Tejo, Senin.

 

Menurut Guntur, proses ini dilakukan selama satu pekan ke depan. Audit dilakukan secara menyeluruh termasuk dengan tim internal Polda Riau yang sebelumnya telah dibentuk.

 

“Prosesnya dilakukan lebih kurang satu minggu ke depan. Sebelumnya, di internal Polda telah dilakukan proses evaluasi,” terang mantan Kapolres Pelalawan tersebut.

 

Lebih lanjut, Guntur menerangkan jika proses audit ini merupakan bentuk keseriusan institusi Kepolisian untuk menindaklanjuti terbitnya SP3 tersebut, dimana hal tersebut sesuai instruksi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian.

 

“Ini keseriusan Polri dalam hal SP3. Tim Audit Investigasi dari Mabes Polri, Div Propam, Itwasum Polri, Divkum dan dari Wassidik Mabes Polri, untuk melakukan audit investigasi terkait dengan terbitnya SP3 terhadap 15 perusahaan,” tukasnya.

 

Sebelumnya, Kapolda Riau, Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara, menegaskan jika jaja­rannya serius melakukan evaluasi internal. Ia bahkan telah menunjuk Wakapolda Riau, Kombes Pol Ermi Widyatno, untuk membantu proses evaluasi internal tersebut.

 

Selain proses audit investigasi secara internal, Kapolda juga memberi jalan untuk proses hukum lanjutan, yakni praperadilan bagi pihak lain. Proses ini tengah ditempuh oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan, dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Kapolda telah mem­berikan dokumen SP3 tersebut sebagai bahan untuk praperadilan. (hl/*).