PEKANBARU, - Salah seorang Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar, Sumiyanti sangat memaklumi kalau jalannya APBD 2016 ada sedikit tersendat. Ini ditandai dengan adaya beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa dilaksanakan. 

 

Kejadian ini bukan tidak bsa dikerjakan atau kesalahan dari pihak Pemprov.  Tapi karena memang regulasi atau aturan hukum yang berubah sehingga hal itu tidak boleh dikerjakan.  Apalagi regulasi itu lahir setelah kegiatan itu di anggarkan atau diprogramkan.

 

"Kita sangat memaklumilah terjadinya kemandekan terhadap jalannya pembangunan beberapa tahun belakangan ini.  Pertama karena adanya kejadian aspek hukum terhadap pemerintahan dimana berujung dipenjara.  Kemudian adanya perubahan regulasi seperti UU 23 terutama masalah kewenangan.  Sehingga ini harus dilakukan penyesuaian", sebutnya sembari memberikan beberapa alasan.

 

Disampaikan juga oleh Anggota Komisi A ini, sekarang juga terjadi lagi perubahan terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan  RPJPD (Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah). 

 

"Sekarang juga dilakukan pergantian Struktur Organisasi Perangkat Daerah.  Jadi perlu penyesuaian-penyesuaian sehingga jalannya pembangunan jadi tergangg", sebutnya lagi sembari mengatakan kalau tidak disesuaikan akan melanggar aturan hukum.

 

Disampaikan juga lagi oleh Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau ini, ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi.  Karena untuk saat ini Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap regulasi yang ada. 

 

"Ke depan kinerja SKPD harus dioptimalkan.  Bagaimanapun kalau sudah menetapkan suatu anggaran, ini akan berimplementasi pada kegiatan pembangunan.  Akan menyangkut hajat orang banyak", tutupnya. (mcr/int).