PEKANBARU, RIAU, - Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menilai Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten kota telah berupaya dalam mengantisipasi dengan baik dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan.

 

Namun warga ini bingung, terkait apresiasi yang diberikan BPNB tersebut, Andi misal nya, warga Dumai, di Kota Dumai kebakaran hebat hampir 1 pekan, hampir tak terpadamkan, dan padam karena hujan hari selasa (8/3).

 

" Hampir tak ada reaksi provinsi, contoh nya asap pekat di langit masih saja kelihatan beberapa hari sebelum hujan, bahkan status siaga darurat juga terlambat, kami menunggu helikopter BNPB juga tak ada datang, sampai akhir nya hujan turun," kata Andi, Rabu.

 

BNPB juga mengapresiasi penetapan Status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Hal tersebut akan memudahkan koordinasi melakukan pemadaman dan pencegahan karlahut di Provinsi Riau. 

 

"Dengan ditetapkannya Status Siaga Darurat oleh Riau maka Pemerintah Pusat melalui BNPB memiliki dasar hukum untuk memberi bantuan sebuah pendampingan, Pemerintah Pusat akan mudah memberikan bantuan kapasitas yang tidak dimiliki oleh daerah," ujar Willem Rampangilei.

 

Ia mengatakan saat ini di Riau sudah ada 3 helikopter yang standby yang bisa digunakan untuk patroli dan water booming. "Tiga helikopter ini memang masih kurang tapi BNPB menyiapkan heli apabila diperlukan setiap saat bisa dioperasikan," ujarnya lagi.

 

Sementara itu untuk saat ini pihaknya memang belum menambah personil untuk memadamkan karlahut di Riau karena aset dan personil di Riau dinilai masih cukup. "Apabila kapasitas daerah tidak cukup baru akan diback up oleh pusat termasuk dari TNI dan Polri," ujar Willem Rampangilei. (mcr/roc).