JAKARTA - Pengelolaan jembatan timbang sebagai pengendali bobot kendaraan yang bisa melintas di jalan-jalan seluruh Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, pengelolaan jembatan timbang sebagian besar bermasalah.

 

"Saat masuk ke Perhubungan saya tersentak, karena ada amanah untuk kelola jembatan timbang, ada 140 jumlahnya dan sebagian besar masih bermasalah," kata Budi Karya di Jakarta, Rabu (26/10/16).

 

Menurutnya, masalah yang dihadapi terutama terkait adanya praktik pungli di jembatan timbang. Alih-alih menjadi pengendali bobot kendaraan, jembatan timbang lanjut Budi, justru dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan 'ilegal' oleh oknum petugas yang tak bertanggung jawab.

 

"Jembatan timbang itu kan difungsikan untuk mengendalikan bobot kenderaan, tapi saat ini jembatan itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan adanya pungli," ungkapnya.

 

Budi juga mengatakan, kendaraan-kendaraan kelebihan muatan pun bebas melenggang cukup dengan membayar pungutan yang ditetapkan secara liar oleh oknum petugas jembatan timbangnya. Hal inilah sebutnya, menimbulkan banyak risiko.

 

"Jalan rusak, kemacetan karena truk biasanya berjalan lambat. Juga hilangnya potensi pemasukan daerah dan negara," ujarnya. (rtc/*).