RIAUONE.COM, NUSANTARA, ROC, - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menilai peran humas (hubungan masyarakat) sangatlah vital maka kemudian peran humas direvitalisasi sesuai tugas dan fungsinya, yakni sebagai komunikator yang handal dalam menyampaikan kebijakan dan program kerja pemerintah pada publik.

 

Yuddy menilai peran humas saat ini memang tidak perlu diubah. "Nggak ada yang perlu diubah mengenai peran humas, yang perlu itu direvitalisasi. Yang sekarang dibutuhkan adalah komunikator kebijakan pemerintah. Tidak perlu dalam jumlah yang massal, tetapi efektifitas komunikasi," ujar Yuddy saat pertemuan Bakohumas Nasional di Surabaya, Selasa (17/11).

 

Menurutnya, koordinasi dan peningkatan kapsitas SDM humas tak hanya dilakukan pemerintah pusat. Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten atau walikota juga melakukan penguatan kehumasan. “Kami mengingatkan kepada kepala daerah, gubernur, walikota maupun bupati agar melakukan revitalisasi pada struktur kehumasan,” ungkapnya.

 

Ia juga mengatakan bahwa orang yang ditaruh di Humas adalah aparatur dengan talenta khusus. "Humas itu jabatan fungsional profesi yang khusus, bukan tempat parkir asal nggak ada jabatan ditaruh di humas," imbuhnya.

 

Masih menurut Yuddi, humas harus memiliki kemampuan komunikasi, wawasan yang terbuka dan luas, serta mampu bekerjasama dengan semua orang dan mampu meyakinkan orang lain. "Humas yang sukses adalah yang mampu membangun partisipasi publik yang luas. Jadi dia harus menyampaikan pesan-pesan pembangunan, harus mampu mengemasnya, mengkomunikasikan, mempengaruhi cara pandang masyarakat," jelasnya.

 

Ditegaskan oleh Yuddi, humas perlu memiliki peran aktif dan responsif dari seluruh jajaran di kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah dalam mensosialisasikan program pembangunan nasional dan juga membangun opini publik yang positif. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi dan rasa memiliki seluruh masyarakat atas program pembangunan yang sedang dijalankan.

 

"Pemerintahan sekarang punya program yang namanya training and development, koordinasi, serta kegiatan yang dilakukan objeknya adalah kehumasan benar-benar digalakkan," paparnya.

 

Mengenai penambahan anggaran untuk humas, Yuddi menginginkan bukti kerja terlebih dahulu. "Kalau anggaran kan tergantung kegiatannya apa. Kalau kerjanya duduk aja masak minta tambahan anggaran. Karena itu harus dibuktikan dengan kinerja. Karenanya setiap instansi pemerintah termasuk humas harus memiliki indikator kinerja utamanya yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi," katanya.

 

Yuddy juga menyampaikan pesan Persiden RI yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015. Dalam Inpres tersebut dimaksudkan untuk melakukan percepatan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah, supaya masyarakat bisa mengerti segala sesuatu  yang dilakukan oleh pemerintah.

 

"Oleh karena itu kita akan terus melakukan pengoptimalan peran humas pemerintah," ujarnya.

 

Dalam kegiatannya di Surabaya tersebut, Menpan RB juga membuka secara resmi acara pertemuan Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015. Acara tersebut digelar di Gramedia Expo Surabaya Jawa Timur. Dalam acara tersebut dihadiri 500 lebih orang anggota Bakohumas pusat, provinsi, kota, kabupaten, BUMN, BUMD.

 

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifulah Yusuf mengatakan bahwa humas di era keterbukaan seperti saat ini menjadi semakin penting serta berperan  strategis. "Humas harus menjalankan agenda publik dan pemerintahan serta menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau dulu humas itu kan bagian belakang, sekarang humas menjadi garda terdepan," ungkapnya. (rgi/roc/net/*)