TELUK KUANTAN, RIAU, - Presiden RI, Joko Widodo tengah gencar menindak tegas oknum-oknum aparat yang melakukan pemungutan liar (Pungli) di seluruh institusi.

 

Di Kabupaten Kuantan Singingi, aktivitas ilegal seperti penambangan emas tanpa izin (PETI) pun tak dipungkiri adanya pungli yang diduga dilakukan oleh oknum aparat, baik oknum TNI, Polri maupun birokrat, termasuk oknum kepala desa.

 

Pungli terjadi, menurut Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Riau, Mardianto Manan, guna memuluskan langkah oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan. Sehingga upeti alias pungli kepada oknum aparat itu, katanya, menjadi salahsatu penyebab maraknya PETI di wilayah Kuansing.

 

"Tindak kejahatan apapun, baik PETI, ilegal loging maupun judi akan selalu marak ditengah masyarakat selagi ada oknum-oknum aparat yang bermain, membacking dan menikmati," ujar Mardianto Manan kepada wartawan, Kamis (20/10/2016) siang.

 

Menurut akademisi asal Kuansing ini, tidak rahasia umum lagi, katanya PETI itu marak karena ada oknum-oknum aparat yang diduga menikmati. "Memang sulit dibuktikan, tapi itu tak rahasia lagi. Buktinya dimana-mana ada PETI yang setiap hari merusak sungai-sungai dan lingkungan kita," katanya.

 

Keinginan orang nomor satu di Indonesia untuk menertibkan pungli diharapkan Ketua Forum DAS Riau ini harus ditindaklanjuti hingga ke daerah. "Ini waktu yang tepat bagi semua institusi untuk bersih-bersih dari oknum aparat yang nakal, baik di institusi TNI, polri maupun pemerintahan," katanya.

 

"Apalagi semua kita tahu, bahwa persoalan PETI dan ilegal loging yang marak di Kuansing tidak terlepas dari pengaruh adanya dugaan oknum aparat yang membacking, karena memang mereka ikut menikmati," sambung Mardianto.

 

Sementara itu, Kapolres Kuansing AKBP Dasuki Herlambang SIK MH melalui Kasubag Humas Polres AKP G Lumban Toruan menegaskan, bahwa pihaknya siap menindak tegas kalau ada oknum polisi yang membacking aktivitas ilegal ini. "Kalau ada tolong dilaporkan," katanya. (mcr/roc).