SUMBAR, NUSANTARA, - Empat hari libur panjang membawa dampak positif bagi penerimaan daerah Sumatera Barat. Seperti bisnis perhotelan, daerah wisata, pusat perbelanjaan barang dan kuliner, serta pedagang kaki lima kawasan lokasi pariwisata.

 

Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau DPD Asita Sumbar, mencatat di saat libur panjang pekan lalu, 90 persen hotel dan penginapan di Padang dan Bukittinggi berisi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan total jumlah kamar 5.000 unit.

 

Selain itu, diperkirakan Rp50 miliar uang berputar selama libur panjang 5-8 Mei 2016 lalu. Dengan estimasi wisatawan domestik yang masuk Sumbar 20 ribu orang, dengan menggunakan jasa paket perjalanan wisata minimal Rp1,5 juta (termasuk hotel, transport dan makan) per orang selama empat hari tersebut.

 

"Selama empat hari tersebut, destinasi yang menjadi favorit adalah wisata pantai, kepulauan, danau, wisata budaya, sejarah dan taman air atau water park, dan jembatan kelok sembilan," ujar Ian Hanafiah, Ketua DPD Asita Sumbar.

 

Ian mengungkapkan, destinasi pilihan terletak di Padang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, Pesisir Selatan dan Pariaman. Dari sisi perekonomian, mayoritas wisatawan domestik memfavoritkan paket kuliner dan oleh-oleh. Sedangkan potensi baru dari wisatawan yang masuk ke Sumbar merupakan warga Tionghoa dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Medan.

 

"Sebagian besar mereka adalah orang berduit dan length of stay lebih panjang karena mereka tidak terganggu aturan kantor," ujar Ian.

 

Peningkatan tersebut seiring dengan beberapa kemajuan seperti berkurangnya pemalakan di lokasi wisata, seperti yang kerap terjadi di Pantai Padang.

 

Juga seiring dengan banyaknya sektor ekonomi yang terangkat dari usaha mikro, kecil, dan menengah, transportasi, kuliner dan masyarakat di destinasi wisata. Namun masih terdapat kelemahan dari sisi infrastruktur.

 

"Minimnya toilet, tempat sampah, kurangnya kebersihan di sebagian besar destinasi juga menjadi hal yang penting diperhatikan pemerintah," ucap Ian lagi.

 

Asita mengingatkan, pemangku kepentingan di Sumbar juga harus menyiapkan lahan untuk rest area atau area istirahat, terutama rute Padang ke Bukittinggi, Painan Pesisir Selatan, dan Padang Solok.

 

"Sedangkan prilaku pengelola destinasi atau masyarakat sekitar juga harus ada perbaikan, contoh saja belum ada standar parkir yang jelas antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, contoh di kawasan wisata Puncak Lawang, jika parkir lama maka datang lagi yang minta biaya parkir," kritik Ian.

 

Empat hari libur panjang membawa dampak positif bagi penerimaan daerah Sumatera Barat. Seperti bisnis perhotelan, daerah wisata, pusat perbelanjaan barang dan kuliner, serta pedagang kaki lima kawasan lokasi pariwisata.

 

Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau DPD Asita Sumbar, mencatat di saat libur panjang pekan lalu, 90 persen hotel dan penginapan di Padang dan Bukittinggi berisi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan total jumlah kamar 5.000 unit.

 

Selain itu, diperkirakan Rp50 miliar uang berputar selama libur panjang 5-8 Mei 2016 lalu. Dengan estimasi wisatawan domestik yang masuk Sumbar 20 ribu orang, dengan menggunakan jasa paket perjalanan wisata minimal Rp1,5 juta (termasuk hotel, transport dan makan) per orang selama empat hari tersebut.

 

"Selama empat hari tersebut, destinasi yamg menjadi favorit adalah wisata pantai, kepulauan, danau, wisata budaya, sejarah dan taman air atau water park, dan jembatan kelok sembilan," ujar Ian Hanafiah, Ketua DPD Asita Sumbar.

 

Ian mengungkapkan, destinasi pilihan terletak di Padang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, Pesisir Selatan dan Pariaman. Dari sisi perekonomian, mayoritas wisatawan domestik memfavoritkan paket kuliner dan oleh-oleh. Sedangkan potensi baru dari wisatawan yang masuk ke Sumbar merupakan warga Tionghoa dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Medan.

 

"Sebagian besar mereka adalah orang berduit dan length of stay lebih panjang karena mereka tidak terganggu aturan kantor," ujar Ian.

 

Peningkatan tersebut seiring dengan beberapa kemajuan seperti berkurangnya pemalakan di lokasi wisata, seperti yang kerap terjadi di Pantai Padang.

 

Juga seiring dengan banyaknya sektor ekonomi yang terangkat dari usaha mikro, kecil, dan menengah, transportasi, kuliner dan masyarakat di destinasi wisata. Namun masih terdapat kelemahan dari sisi infrastruktur.

 

"Minimnya toilet, tempat sampah, kurangnya kebersihan di sebagian besar destinasi juga menjadi hal yang penting diperhatikan pemerintah," ucap Ian lagi.

 

Asita mengingatkan, pemangku kepentingan di Sumbar juga harus menyiapkan lahan untuk rest area atau area istirahat, terutama rute Padang ke Bukittinggi, Painan Pesisir Selatan, dan Padang Solok.

 

"Sedangkan prilaku pengelola destinasi atau masyarakat sekitar juga harus ada perbaikan, contoh saja belum ada standar parkir yang jelas antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, contoh di kawasan wisata Puncak Lawang, jika parkir lama maka datang lagi yang minta biaya parkir," kritik Ian dilansir dari viva.

 

Sumbar tak masuk destinasi prioritas pariwisata nasional

Sumbar memiliki banyak destinasi wisata menarik, seperti Kawasan Wisata Mandeh yang digadang-gadang bakal menyaingi Raja Ampat Papua. Namun sayangnya Sumbar tak masuk ke dalam destinasi prioritas kunjungan wisata nasional tahun ini.

 

Keindahan alam dan wisata di Ranah Minang ini tak mampu bersaing dengan sepuluh destinasi prioritas wisata nasional yang di keluarkan Kementerian Pariwisata.

 

Kesepuluh tersebut diantaranya, Borobudur, Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur), Kepulauan seribu (Jakarta), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Klayang (Belitung).

 

"Tidak masuknya Sumbar barangkali karena kurangnya promosi dan lobi pemerintah daerah ke pusat, meski kita memiliki banyak destinasi wisata yang diunggulkan, semisal kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Mentawai dan Kota Bukittinggi," ujar Asnawi Bahar, Ketua Asita Pusat.

 

Diungkapkan, dirinya, sebagai Ketua Asita Pusat asal Sumbar, sudah pernah membicarakan ini dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengenai tidak masuknya Sumbar dalam prioritas pemerintah.

 

"Beliau menjanjikan tahun depan," Kata Asnawi lagi. (frc/*/net).