RIAUONE.COM, PEKANBARU, ROC - Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pertanyakan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau yang belum pernah memberikan kontribusi. Yakni PT Riau Airline (RAL) serta PT Riau Petroleum (RP).

 

"Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh tim Kemendagri. Memang tadi tim dari Kemendagri mempertanyakan RAL dan Riau Petroleum," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau M Yafiz, usai teleconference di gedung sembilan lantai kantor Gubernur, Rabu (22/12/15). 

 

Jika PT RP dipertanyakan karena tak memberikan kontribusi meski ada dianggarkan oleh pemerintah, keheranan Kemendagri semakin menjadi-jadi saat menyinggung PT RAL yang masih dibiarkan 'bergentayangan' meski perizinannya sudah lama mati. Bahkan dalam komunikasi jarak jauh tersebut, sempat disampaikan sebaiknya PT RAL difailed-kan saja, agar tak membebani daerah. 

 

"Kontribusi RAL dan RP, jadi ditanya kok gak ada kontribusi selama dua tahun. RAL-kan memang dua tahun memang tak aktif. Karena tak jalan, tak ada kontribusi tentu harus dibangkrutkan (failed). Untuk melakukannya tentu ada mekanismenya," ungkap Yafiz. 

 

Sementara mengenai bidang lainnya, Yafiz mengaku sudah tidak ada masalah dalam penyusunan draf APBD Riau Tahun 2016. Namun untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan kegiatan luar negeri juga disinggung. 

 

"Itu juga menjadi catatan bagi Kemendagri. Tapi yang menjadi fokus tetap BUMD tadi itu. Sementara untuk pendidikan dan kesehatan itu sudah sesuai aturan dan cukup besar," tegas Yafiz. 

 

Untuk diketahui, dua BUMD Riau tersebut sudah menjadi pembahasan di kalangan DPRD Riau serta Pemprov bersama pemegang saham. Dimana direkomendasikan, dua BUMD tersebut segera ditutup. (rtc/roc).