NUSANTARA, - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dinilai tak konsisten dalam perjanjian lelang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Khususnya dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), di mana PLN mengubah syarat tender soal pasokan gas ke pembangkit.

 

Hal ini terjadi di proyek PLTGU Peaker Jawa-Bali 3 dan PLTGU Peaker Riau. Pembangkit yang masing-masing 500 MW dan 250 MW ini dijadwalkan pengumpulan dokumen lelangnya pada Oktober ini. "Jika memang PLN ingin mengambil alih tanggung jawab pasokan gas, maka PLN harus mengambil tanggung jawab penuh dan konsisten dengan berbagai konsekuensinya," tutur Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, Kamis (22/9).

 

Fahmi menilai, PLN tebang pilih dalam pengambilalihan pasokan gas tersebut. Niat baik itu hanya berlaku untuk proyek-proyek besar seperti Jawa-bali 3 dan Riau serta PLTGU Jawa-1. Sedangkan untuk proyek PLTGU yang berkapasitas lebih kecil, seperti proyek PLTMG Scattered Riau 180 MW dan PLTMG Pontianak berkapasitas 100 MW, PLN seakan berlepas tangan.

 

Namun menurutnya, tak masalah apabila PLN menjamin pasokan gas untuk PLTGU. Sebab, proyek ini bakal berjalan baik dengan pasokan gas yang menjadi tanggung jawab PLN. Kendati demikian, PLN melakukan empat kali penundaan pengumpulan dokumen pada kedua PLTGU tersebut. Menurut Fahmi, BUMN listrik ini seperti kebingungan dan terkesan tidak memiliki konsep serta pemahaman yang memadai terhadap program raksasa yang sedang dijalankannya. Akibatnya tender pembangkit jadi tertunda-tunda. (*/et/net).