PEKANBARU - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau pada tahun ini hampir dipastikan tidak tercapai atau kurang dari Rp300 miliar dari Rp2,7 triliun yang ditargetkan. 

 

Meski begitu, dengan dengan rentang waktu tiga hari tersisa dipenghujung akhir tahun, diharapkan pemasukan yang bersumber PAD bisa menutupi kekurangan meski diyakini tak mampu mencapai yang telah ditargetkan. 

 

"2016 target penerimaan sebesar Rp2,7 triliun. Hingga hari ini baru tercapai 2,4 triliun. Masih ada belum tercapai sebesar Rp300 miliar," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispenda yang juga Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, Selasa (27/12/16). 

 

Beberapa sektor PAD tersebut diantaranya didapat dari pajak kendaraan bermotor (PKB) secara persenatse sudah mencapai 100 persen. Kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 74 persen, pajak air permukaan sebesar 64 persen. 

 

Selain itu, ada juga berbagai PAD dari sektor lainnya khususnya retribusi seperti alat berat. Untuk alat berat ini papar Masperi, memang perlu sedikit harus dibenahi ke depan, yakni di surat keputusan (SK) Gubernur Riau. 

 

Misalnya ada satu produk yang terkena wajib pajak tapi disebutkan nama jenis kendaraannya. Pada hal tekhnologi produk belakangan sudah semakin berkembang dalam berbagai produk dengan nama berbeda. Tapi kendaraan alat berat ini tetap kita pungut. 

 

"Disisi lain juga, persoalan alat berat inikan berbeda dengan kendaraan berat. Karena tidak selamanya alat berat ini beroperasi terus menerus. Alat berat itukan bekerja sesuai dengan produksinya," ungkap Masperi. Ad pun untuk bentuk perizinan lainnya, memang bukan menjadi tanggung jawab Dispenda, melainkan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

 

Tetapi, setiap dana yang masuk tetap dilaporkan ke Dispenda. Dana-dana yang masuk dalam berbagai bentuk perizinan yang ad di SKPD ini juga turut menjadi sektor tumpuan PAD Riau. (rtc).