PEKANBARU, RIAU, - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Harry Purwaka akan mendalami terkait banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dikuasai mantan pejabat.

 

Selain itu, Harry juga memberikan dukungannya agar penarikan cepat dilakukan demi penataan aset yang lebih baik.Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya sungguh-sungguh oleh pihak terkait.

 

Namun dia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi sebelum aksi dilakukan agar tidak menimbulkan hal-hal tak diinginkan, meski prinsipnya pemerintah memilki hak penarikan sesuai dengan fungsi dari rumah dinas itu sendiri.

 

"Kita akan tindak lanjuti arahan kita terkait aset-aset daerah yang masih dikuasai mantan pejabat. Apakah ini sudah dijalankan oleh Pemprov Riau atau belum," kata Harry, Senin (1/2/16).

 

Mengenai perlu tidaknya sanksi hukum, Harry belum melihatnya sebagai solusi. Namun hal itu bisa saja dilakukan jika memang tidak ada lagi langkah persuasif oleh Pemprov saat ingin kembali mengambil kembali asetnya sesuai dengan fungsinya.

 

"Soal sanksi akan dilihat terlebih dahulu usaha-usaha apa yang telah dilakukan Pemprov Riau. Sejauh ini pihaknya belum membahas soal sanksi, karena masih berkutat pendalaman masalah aset," ujar Harry.

 

Selain itu, Harry juga menyarankan kepada Pemprov Riau menyiapkan dokumen-dokumen tahun 2015.  Pasalnya, dalam waktu dekat BPK akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2015.

 

Dimana Pemprov dianjurkan untuk menyiapkan laporan aset secara basis akrual. Karena sistem ini telah diberlakukan sejak Januari tahun 2015.Terkait masih banyak temuan terhadap aset yang digunakan oleh eks pejabat Pemprov Riau, Harry mengakui banyak menemukan temuan terkait aset. Bahkan, dalam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2014 telah  sampaikan.

 

"Kami minta Pemprov melakukan langkah persiapan dalam rangka pemeriksaan terkait dokumen laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2015," ungkap Harry.Selain itu, Harry juga menyampaikan terkait temuan dan rekomendasi, dan yang sudah ditindaklanjuti Pemprov itu baru 65,68 persen. "Kami berharap hal itu bisa ditingkatkan terus," paparnya. (mcr/roc).