DUMAI, RIAU, - Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Effendi minta Badan Narkotika Kota (BNK) Dumai gencarkan tes urine ke seluruh instansi pemerintah daerah guna mengantisipasi pemakaian di kalangan PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. 

 

Menurutnya, tes urine yang dijalankan oleh BNK harus profesional dan bersifat dadakan dengan menyasar ke semua pegawai dan pekerja tanpa terkecuali, termasuk juga pejabat publik mesti diperiksa sebagai contoh di masyarakat. Mengingat Dumai sangat rawan narkoba. 

 

"BNK diminta sasar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Dumai untuk dilakukan tes urine agar tidak ada yang mencoba dekati barang haram tersebut. Apalagi Kota Dumai sangat rawan peredaran narkoba," pinta Ketua DPRD Kota Dumai, kemarin. 

 

Ditegaskan, kegiatan tes urine tersebut penting dilakukan sebagai upaya pembinaan dan penegakkan disiplin aparatur pemerintah demi lancar dan suksesnya pelaksanaan program pembangunan daerah yang saat ini tengah diusung kepala daerah baru. 

 

Disamping itu, untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di kalangan pegawai dan honorer pemerintah dengan memberikan sanksi tegas sesuai aturan bagi yang terbukti positif mengonsumsi narkoba. Jangan sampai tes urine dilakukan hanya bersifat seremonial. 

 

"Lembaga DPRD Dumai siap mendukung pelaksanaan tes urine ini agar seluruh pegawai pemerintahan bebas dan tidak terlibat pemakaian narkoba. Sebab sebagai pelayan masyarakat, aparatur sangat dilarang mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya," tegasnya. 

 

Gusri Effendi berharap dengan tes urine akan memberi efek jera kepada pemakai atau terlibat dalam peredaran narkoba, dan membawa pengaruh baik untuk kinerja pemerintah karena pegawai lebih konsentrasi fokus bekerja. 

 

Sementara, Kepala BNK Dumai Afifuddinsyah mengaku siap untuk menjalankan tes urine ke seluruh instansi pemerintah, dan setahun ini juga sudah mulai menggelar di beberapa satuan kerja perangkat daerah setempat. Menurut dia, karena 2016 hanya mendapat alokasi anggaran Rp 450 juta, maka BNK Dumai telah menjadwalkan enam kali untuk mengadakan tes urine ke sejumlah SKPD sasaran. 

 

“Tes urine merupakan tugas pokok kita dengan sasaran pegawai pemerintahan, dan ini dilakukan secara mendadak dan hasilnya akan dilaporkan kepada kepala daerah untuk dilanjutkan pemberian sanksi kepada yang positif mengonsumsi narkoba," pungkasnya. (rtc/*).