Jumat, 15 April 2016 22:02:00
Hasil Kajian, KPK Bentuk Perwakilan di 6 Provinsi Termasuk Riau
JAKARTA, NUSANTARA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkaji rencana pembentukan perwakilan di daerah. Nantinya perwakilan KPK tersebut akan dibentuk dalam tim satuan tugas (Satgas) khusus yang berfungsi memperkuat kendali pemberantasan korupsi di daerah.
"Sudah dikaji, dan akan jadi apa nantinya satgas-satgas khusus yang akan ditempatkan di daerah yang menjadi provinsi prioritas," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (15/4/16).
Laode mengatakan enam provinsi prioritas tersebut antara Sumatera Utara, Riau, Aceh, Papua, Papua Barat, dan Banten. Adapun keterpiliham enam provinsi prioritas itu lantaran dinilai paling rawan korupsi dibandingkan provinsi lain.
"Daerah-daerah di atas ini dinilai oleh KPK sangat rawan korupsi," sebutnya.
Ia mengatakan, nantinya Satgas di daerah itu sendiri untuk melakukan fungsi pencegahan korupsi di daerah. Termasuk, membantu dan mengawal pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perizinan, sistem tata kelola anggaran, maupun memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa.
"Tapi dengan catatan, kalau tidak mau ikut rekomendasi, pasti akan ditindak jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembentukan perwakilan KPK di daerah. Ia menilai perwakilan KPK diperlukan guna menjalankan fungsi pencegahan korupsi di daerah.
"Kami akan buat surat kepada KPK dan berkoordinasi dengan KPK, prinsipnya pencegahan yang diutamakan," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis (14/4/16).
Ia menilai pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan jumlah pejabat atau penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi. Pasalnya, semakin kesini jumlah pejabat maupun penyelenggara negara terlibat korupsi semakin banyak. (rtc).
Share
Berita Terkait
Mendagri Minta Mahasiswa Awasi Aparatur Desa Saat KKN
NUSANTARA, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta mahasiswa UGM untuk mengawasi kinerja aparatur pemerintahan desa di wilayah Kuliah Kerja Nyata (KKN) masi
Mendagri Ingatkan ASN untuk Netral di Pilkada Serentak 2017
JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2017. Menurut Tjahj
Tjahjo Kumolo Ingatkan Terorisme dan Radikalisme kepada Bupati peserta PKPDN
JAKARTA, NUSANTARA, - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan, sebagai ancaman, salah satu hal yang harus diwaspadai dan harus dilakukan deteksi dini di masi
Komentar
Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified