ROHIL, RIAU, NUSANTARA, - Kepala Biro Hukum Kemendagri W Sigit, melakukan evaluasi terhadap IPDN kampus Rokan Hilir (Rohil) yang notabene masih berstatus lahan sengketa.

 

"Jangan sampai membangun pakai uang negara di atas lahan yang tidak jelas. Kita maunya tertib," ungkap Sigit, ketika memaparkan hasil evaluasinya di Kampus IPDN Rohil, Selasa (10/5/2016).

 

Dikatakan, tujuan dilaksanakan evaluasi menyeluruh adalah untuk meningkatkan kualitas produknya. Sigit mengaku kedatangnaya bukan hanya semata mengecek persoalan tanah.

 

"Harusnya Pemkab sudah mengetahui bahwa legalitas status lahan sebagai syarat utama pemangunan IPDN sejak disepakati tahun 2009, mau dihibahkan, tetapi kenyataanya sampai tahun 2013 belum tuntas," tegasnya.

 

Ia juga menyayangkan lambannya pemerintah daerah dalam menanggani persoalan tersebut, sehingga menjadi indikator penilaian tersendiri bagi Dikti.

 

Hal senada diungkapkan Direktur IPDN Kampus Rohil, M Ilham, bahwa evaluasi dilakukan bagi kampus IPDN di luar kampus Rohil, baik terkait pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Ia tidak menampik faktor utama evaluasi terkait legalitas lahan IPDN.

 

Sementara, Plt Sekdakab Rohil Surya Arfan, menjelaskan, persoalan paling krusial hasil evaluasi yakni mengenai status lahan. Namun setelah adanya pertemuan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Kemendagri ditemui titik terang penyelesaiannya dalam waktu 2 bulan.

 

"Hanya persoalan beda persepsi, pihak BPN minta lahan puluhan hektare milik Pemkab disertifikatkan semua, dan lahan yang bermasalah ditinggalkan," ungkapnya.

 

Pada kesempatan itu hadir Plt Sekdakab Rohil Surya Arfan, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Kepala Bappeda Job Kurniawan,  Karo Hukum Kemendagri, W. Sigit, Karo Aset, Gatot Setyo, Karo Kepegawaian M.Nur, Karo Umum Sugiarto, Direktur IPDN Rohil M.Ilham, Karo Perencanaan Dekan Politik dan Pemerintahan IPDN Rohil, Perwakilan IPDN Riau, Dr Ismail. (kpr/roc).