DUMAI, - Pelantikan sekitar 150 pejabat dilingkungan Pemko Dumai yang dilakukan oleh Walikota Dumai H Zulkifli AS, Jumat (5/5/2017) pekan lalu syarat kepentingan dan mengabaikan hasil putusan lelang jabatan yang sudah diputuskan tim pansel tertanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani ketua panitia seleksi Prof H Sujianto Ph.D.

 

“Padahal putusan tim pansel tersebut sangat tegas pada poin 3 yakni hasil keputusan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemko Dumai bersipat mutlak dan mengikat,”tegas politisi Partai Demokrat Prapto Sucahyo, Rabu (10/5/2017).

 

Lelang jabatan yang dilakukan oleh tim pansel yang menghabiskan anggaran ratusan juta tersebut diabaikan oleh wali kota. Padahal dalam putusan pansel tersebut, kepala daerah tinggal memilih satu dari tiga calon yang diusulkan merupakan pemenang lelang. Tetapi herannya dari beberapa pejabat pemenang lelang tersebut ada yang tidak dilantik notabene tidak prosedural ditempat pada jabatan yang tidak di lelang.

 

Bahkan parahnya lagi, dari sembilan jabatan yang dilelang tersebut, kendati sudah diputuskan pemenangnya, tetap saja ditempatkan pejabat status Plt.” Ini sangat ironis dalam pemerintahan yang selalu mengedepankan clean government,”tutur politisi muda ini.

 

Dia mencontohkan Satker Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemenangnya Drs Ahmadi, Hasan Basri dan Dr Syaiful. Lain itu Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan tiga pemenang oleh Pansel yakni Basri AP, dr Mery Afrita dan Ir Zulkarnain. Tetapi herannya satker ini kenapa yang dilantik bukan pejabat definitip melainkan Plt.

 

“Ada apa ini,”tegasnya.

Padahal dalam surat BKN sangat jelas disebutkan pengangkatan pejabat Plt hanya bisa dilakukan apabila dilingkungan pemerintah kabupaten dan kota benar-benar tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Sementara di Dumai, banyak pejabat yang memenuhi persyaratan termasuk mereka yang sudah lulus assesment, namun kenapa mereka tidak dilantik menjadi pejabat definitip.

 

“Kenapa walikota Dumai justru mengangkat kepala satker status Plt yang notabene mereka yang tidak lulus uji kompetensi/assesment,” katanya heran.***(ist)