DUMAI, RIAU, -  Kepala Daerah harus responsif terhadap keluhan masyarakat, saat ini nyaring terdengar berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan oleh Pemerintah Daerah, keluhan dibe­ritakan di media koran, sosial media, internet dan sebagiannya dila­por­kan langsung ke Ombudsman. 

 

"Pemenuhan komponen standar pelayanan publik seperti  syarat, tarif, waktu pelayanan dan sarana layanan lainnya di unit-unit pelayanan publik di daerah itu hanya mencapai di bawah 50 persen saja," data sesuai Surat edaran nilai kepatuhan Ombudsman RI. 

 

Berikut 7 Dinas yang masuk dalam penilaian sesuai Surat edaran Tahun 2015 Ombudsman RI:

 

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

 

> Kartu Keluarga 

 

> Kartu Tanda Penduduk 

 

> Penerbitan Akte Kelahiran

 

> Penertiban Akta Perkawinan Untuk Non Muslim 

 

2. Dinas Kesehatan :

 

> Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dari Tipe D

 

3. Dinas Perhubungan :

 

> Izin Travel/Izin Penyelenggaraan Angkutan

 

> Rekomendasi Mendirikan Menara/Tower/Antena

 

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

 

> Certifikat Of Organ (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA)

 

5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan :

 

> Tanda Daftar Pencatatan Nelayan

 

6. Dinas Sosial :

 

> Izin Operasional Pendirian Panti Asuhan 

 

> Rekomendasi Izin Organisasi Sosial

 

7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik :

 

> Izin Peminjaman Arsip

 

Nilai Rata-rata 39.63, Zona Merah. (dsc/roc).