BENGKALIS, RIAU, - Mencuatnya informasi adanya penerimaan tenaga honorer di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dinilai karena ada yang memasukkan atau bermain dengan menggunakan koneksi atau kekuatan tertentu.

 

Pemerhati masalah pembangunan dan kebijakan publik di Bengkalis, Yovizar menduga, ada orang-orang kuat dan berpengaruh yang melakukan hal tersebut ke OPD-OPD tertentu untuk melakukan penerimaan tenaga honorer, meski tidak melalui jalur resmi. Akibatnya, OPD tidak dapat berbuat banyak karena intervensi tersebut. 

 

“Mengenai adanya dugaan penerimaan honorer di beberapa OPD, kan jalurnya tidak resmi. Kalau tidak resmi tentu ada pihak-pihak tertentu yang melakukannya, atau memang kepala OPD bersangkutan yang melakukan penerimaan di luar sistem,” ungkap Yovizar, Rabu (26/04/2017).

 

Menurutnya, penerimaan tenaga honorer seharusnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, karena saat ini kondisi APBD Bengkalis terancam dirasionalisasi. Apalagi kalau penerimaan tenaga honorer itu dilakukan oknum tertentu, tentu saja ini akan menjadi masalah, siapa yang akan membayar honor mereka.

 

Di samping itu kata Yovizar, Bupati Bengkalis sendiri awal tahun sudah mengingatkan OPD untuk tidak melakukan penerimaan tenaga honorer, karena ada OPD yang dibubarkan dan tenaga honor yang sudah ada didistribusikan ke OPD yang baru terbentuk atau OPD yang masih kekurangan tenaga staf.

 

“Ini diduga permainan kelompok tertentu, memanfaatkan situsi dan pengaruh memaksakan tenaga honorer ke OPD tertentu. Hal itu harus dicegah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Daerah harus bertindak, karena penerimaan tenaga honorer harusnya dilakukan secara legal dan terbuka,” ujar Yovizar.

 

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Addihan juga mengingatkan OPD untuk tidak sembarangan menerima tenaga honorer, karena selain membebani keuangan daerah, juga harus dilakukan secara prosedural. Namun bagi OPD yang memang kekurangan staf bisa melakukan rekrutmen, tapi tidak main belakang. (net/*).