PEKANBARU, RIAU, - Serikat Perusahaan Pers ( SPS), provinsi Riau, gelar workshop humas di Grand  Hotel Jatra, Jumat, 23/9/2016. 

Dalam kegiatan ini dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem kerja sama media dengan pemerintahan, yang akhir-akhir ini dinilai menimbulkan beberapa permasalahan. 

 

," Kita banyak mendengar permasalahan yang disebut terkait kerjasama media dengan pemerintah, " Sebut Julmansyah sekedang,  dalam pidato pembukaan dalam penyelenggaraan workshop. 

 

Menurut Julmansyah, sebagai ketua SPS provinsi Riau,  pihaknya telah berkonsultasi dengan BPK RI terkait beredarnya informasi munculnya permasalahan dalam kerjasama media dan pemerintah. 

 

," Kita sudah melakukan konsultasi dengan pihak BPK RI terkait hal ini, namun berdasarkan  hasil revew dari BPK ternyata tidak pernah sejak dulu sampai sekarang ditemukan perusahaan pers bermasalah dengan Badan pemerintah mana pun," Katanya. 

 

Bahkan menurutnya satu perusahaan pers pun tidak pernah bermasalah terkait kerjasama dengan Badan pemerintah. 

 

," Memang kabar yang beredar,  banyak yang mengatakan, bahwa perusahaan pers bermasalah dengan pemerintah, namun Setelah kita cek, ternyata mereka media yang tidak ada hubungannya dengan pers, " katanya. 

 

Menurutnya banyak media yang mengaku sebagai pers, sebagai contoh media online,  dan medsos,  yang akhir-akhir ini keberadaannya marak di Riau. 

 

," Mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan pers. Dan mereka bukan pula perusahaan pers, " urainya. 

 

Bahkan terkait hal ini pihak SPS provinsi Riau, juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Riau namun senada dengan BPK RI, kejaksaan juga berpandangan sama, bahwa tidak pernah ditemukan adanya indikasi permasalahan hukum, terkait dengan kerjasama yang dibangun oleh pers dengan pemerintah. 

 

," Saya sampaikan, pihak pemerintah boleh menolak pihak yang mengaku dari pers, namun tidak berkompeten, " katanya.

 

Julmansyah mencontohkan yang dimaksud dengan tidak berkompetensi tersebut adalah oknum yang mengaku dari media atau pers, namun sering salah dalam penulisan, " Katanya. (*).