BENGKALIS, RIAU, -  “Kepada seluruh aparatur desa dan Pengurus BUMDesa tidak perlu mengurus Izin kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam di bawah BUMDes ke OJK,” ujar Asnurial, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UEM) BPMPD Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu. 

 

Terkait bahwa pengelolaan simpan pinjam yang dikelola BUMDes belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga akan mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Asnurial menjelaskan, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 

 

“Yang menjadi perhatian penting dari OJK adalah kelembagaan atau institusi yang melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan simpanan/penghimpunan dana dari masyarakat untuk menghindari potensi kerugian masyarakat,” paparnya. 

 

Sedangkan khusus untuk unit simpan pinjam yang ada dan dikelola BUMDes adalah bagian dari kelembagaan BUMDes proses pembentukan dan pengelolaanya diatur melalui UU Nomor 6/2014 tentang Desa, atau lebih spesifik pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa (Perdes). 

 

Didalam penjelasan Pasal 87 UU Nomor 6/2014 tentang Desa tersebut, bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. 

 

“Artinya BUMDes itu dibenarkan untuk melakukan usaha pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Jadi BUMDes itu dibenarkan menghimpun dana masyarakat sebagaimana LKM, tetapi proses pembentukan dan pengelolaanya berbeda, sesuai UU Nomor 6/2014 tentang Desa dan tidak pada UU Nomor 1/2013 tentang LKM,” terang mantan Camat Bantan ini lagi. 

 

Asnurial menambahkan, dalam Pasal 78 juga dinyatakan bahwa BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), CV atau koperasi. “Namun, dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan BUMDes saat ini masih bersifat pengembangan dan masih menggunakan mekanisme yang sederhana dan masih sangat membutuhkan pembinaan,” katanya lagi. 

 

Kemudian untuk unit usaha ditingkat kelurahan, Asnurial menjelaskan, telah memberikan pilihan, apakah membentuk badan hukum atau bukan, karena di kelurahan tidak ada sejenis BUMDes atau BUMKelurahan karena aturan perundang-undangan tidak mengatur tentang hal tersebut. 

 

“Dana yang berasal dari simpanan masyarakat itu mereka kembalikan, hanya dana yang bersumber dari pemerintah yang masih ada dan menyalurkan pinjaman serta tidak menghimpun dana dari masyarakat. Kedepan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) itu hanya Kelembagaan saja, nanti akan diatur kembali sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya. (rls).