SELATPANJANG, RIAU, - Indikasi praktek jual beli lahan negara di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, terus mengemuka. Modus operandi untuk melancarkan itu, sering kali didukung dengan penerbitan dokumen kesepakatan ilegal alias bodong.

 

Hal itu diungkapkan Zainal Abidin, Ketua Kelompok Tani Bina Karya Bersama, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada wartawan di Selatpanjang, kemarin. Dikatakannya, praktek jual beli lahan negara marak terjadi setelah beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang.

 

"Dimulai sejak ada kesepakatan bodong antara PT.RAPP dengan 13 Penghulu (Kepala Desa) di Pulau Padang yang diatur sama Tim Terpadu Pemda. Kesepakatan hanya untuk mengelabui kelompok tani yang sebelumnya sudah ada kebun," ujarnya.

 

Setelah kesepakatan itu, beber Zainal, banyak oknum Kepala Desa di Pulau Padang yang membuat kelompok tani untuk mengkapling-kapling lahan di areal hutan negara. Kemudian lahan itu dimintakan pembayaran sagu hati kepada perusahaan.

 

"Penghulu (Kades) buat kelompok tani dan SKT dengan tahun berlaku surut seperti peraturan lama. Tanah dikapling atas nama saudara maranya yang tidak tahu tanah itu dimana, kemudian diminta bayar (sagu hati) kepada perusahaan," beber Zainal.

 

Salah satunya, ungkap Zainal, lahan kelompok tani seluas 900 hektar yang berjarak hanya 4 kilometer dari bibir pantai di Desa Lukit Kecamatan Merbau."Orang kehutanan saja bilang lahan itu masuk wilayah hutan lindung kubah gambut, tapi itu yang dibayar 1,2 miliar dan digarap perusahaan RAPP. Mustahil kalau itu tidak ada restu pejabat daerah," ungkapnya.

 

Jika diamati kondisi Pulau Padang saat ini, lanjutnya, areal konsesi HTI PT.RAPP sudah melebihi izin yang diberikan pihak Kementerian Kehutanan dulunya. Wilayah hutan negara yang mestinya dilindungi, juga rusak akibat kesepakatan ilegal bersama Kepala Desa.

 

"Tidak ada lagi lahan untuk masyarakat berkebun atau bangun kampung. Masyarakat kami banyak yang tinggal di dekat laut, didarat semuanya HTI, lama-lama kami kena abrasi mau lari kemana!," kata Zainal.

 

Menyangkut lahan kebun yang sudah lama dikelola bersama anggota Kelompok Tani Bina Karya Bersama, tambah Zainal, pihaknya akan terus meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah bersama RAPP."Itu hak kami. Kami akan terus menuntutnya, terutama kepada Tim Terpadu Pemda yang ketuanya Nuriman," jelas Zainal. (mcr/roc).