RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menilai perhitungan besaran pemotongan 35 persen DBH dan pemerataan pemotongan semua SKPD kurang cermat. Hal ini menyebabkan realisasi kegiatan APBD tahun 2016 rendah.

 

Adanya perintah dari surat Bupati untuk memangkas kegiatanya sebesar 35 % membuat semua  SKPD belum dapat melaksanakan kegiatanya, karena hampir semua SKPD belum dapat memenuhi pemotongan dimaksud sehingga mengakibatkan SKPD belum berani untuk melakanakan kegiatan.

 

"Apakah ini akan dibiarkan terus padahal ini sudah masuk akhir bulan 7, kapan lagi waktu pelaksanaannya," ujar Edi Gunawan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, kepada riauone.com, Senin (18/7/2016).

 

Semestinya, menurut Ketua Fraksi PKB ini, pemotongan  dan penundaaan kegiatan dibahas bersama dengan DPRD untuk memperoleh kepastian.

 

Selain itu, Edi gunawan menilai kurang cermatnya perhitungan pemotongan 35 % dari belanja langsung 1,2 T atau sama dengan 435 milyar lebih yang mesti ditunda kegiatanya. "Seharusnya tidaklah sebesar itu, Padahal APBN- P tahun 2016 dana transfer ke daerah meningkat , mesti dihitung secara cermat paling tinggi pun hanya kisaran  200 milyar lebih," imbuhnya.

 

Begitu juga dengan kebijakan pemotongan, Edi menilai,  pukul rata pemotongan semua SKPD ini juga kurang tepat karena masih ada kegiatan yang bisa dipotong seperti Belanja Tidak Langsung pada pos belanja pegawai yang anggarannya selalu berlebih ratusan miliar setiap tahunnya.

 

"Apalagi tahun ini pos anggaran untuk belajar pegawai paling besar ditetapkan dibandingakan tahun sebelumnya. Nah, ini juga yang harus dipotong," tukas Politisi PKB ini.(san).