PEKANBARU, RIAU, - Menindakkanjuti laporan Pansus Lahan DPRD Riau tentang banyaknya perusahaan yang bermasalah di Riau, presiden meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera mempelajarinya. 

 

"Jumat ini kita diundang BIN untuk memaparkan hasil temuan kita di lapangan. DPRD akan dipimpin wakil ketua dewan, Noviwaldy Jusman," kata Suhardiman Amby yang juga mantan ketua Pansus kepada wartawan, Rabu (11/05/16). 

 

Dalam pertemuan tersebut, berbagai temuan bakal disampaikan pihaknya, mulai dari kelebihan luas lahan, tunggakan pajak, potensi kerugian daerah, perusahaan yang menjadi sumber bencana asap, Pabrik Kelapa Sawit yang tidak memiliki kebun dan berbagai temuan lainnya. 

 

"Kami akan buka semua hasil temuan dan juga menyerahkan bukti-bukti dan data-data terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Riau. Ini agar ke depannya, kerugian negara dapat diminimalisir," ungkapnya. 

 

Lebih lanjut disebutkannya, ada ratusan perusahaan yang melakukan kejahatan di Riau. Di sektor perkebunan ada 118 perusahaan, yang melakukan pemutihan kawasan hutan ada 104 perusahaan. 

 

"Kita berharap, BIN yang akan mengejar dan menindaklanjuti temuan DPRD Riau. Apalagi presiden sudah statemen untuk stop perizinan perkebunan kelapa sawit, yang ilegal nantinya akan di eksekusi," tutupnya. (rtc/adv).