Rabu, 31 Agustus 2022 09:02:00
Banggar DPRD bersama TAPD Gelar Rapat RKUA RPPAS Tahun 2023
PARLEMEN, BENGKALIS, - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis kembali mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pembahasan lanjutan terhadap RKUA RPPAS tahun 2023, pada Senin (29/08/2022).
Sebelumnya Rapat Banggar bersama TAPD telah dilaksanakan pada hari Ahad, 28 Agustus 2022 pukul 16.00 Wib yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Syahrial.
Pada saat itu Syahrial meminta kepada ketua TAPD untuk dapat menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disebutkan namanya untuk mengikuti rapat lanjutan.
Rapat kali ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD H. Khairul Umam didampingi Wakil Ketua I Syahrial, Wakil Ketua II Sofyan, Wakil Ketua III Syaiful Ardi dan anggota Banggar. turut hadir Sekretaris Rafiardhi Ikhsan.
Sementara dari TAPD dipimpin oleh ketua TAPD Bustami, HY didampingi angggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan RSUD.
H. Khairul Umam menyampaikan, " Rapat yang dilakukan ini untuk menentukan angka MoU APBD 2023, hal-hal yang menjadi krusial dapat kita selesaikan bersama agar segala kebutuhan masyarakat bisa tercapai," ujarnya.
Wakil Ketua I Syahrial berharap segala kegiatan yang menjadi prioritas yang sudah direncanakan dan juga telah dilakukan Survey agar dapat dimasukkan dalam anggaran, karena ini menyangkut kebutuhan yang telah diketahui masyarakat.
" Beberapa persentase jalan poros di APBD 2023 diharapkan ada target yang harus dituangkan bersama di dalam forum ini, begitu juga terhadap jalan yang rusak dan miring, harus ada langkah-langkah untuk perbaikannya," ungkap Wakil Ketua II Sofyan.
Rapat yang dilaksanakan sampai pukul 23.46 Wib malam ini, berjalan dengan alot. Berbagai pertanyaan, masukan, saran dan pendapat disampaikan oleh anggota Banggar yang hadir, seperti Febriza Luwu, Al Azmi, Irmi Syakip Arsalan, Hendri, Laurensius Tampubolon, H. Adri, Surya Budiman, Hj. Zahraini, H. Zamzami, Adihan, Askori, Rianto, Simon Lumban Gaol, dan Zamzami Harun, baik itu kegiatan yang di tampung dari aspirasi masyarakat maupun kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. (HMS/RUL).