riauone.com

Menu Website

  • Kamis, 28 November 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Home
    • Parlemen
    • DPRD Inhil : Pemberian Izin Perusahaan Harus Selektif
    Minggu, 11 Oktober 2015 23:25:00

    terkait pemberian izin perusahaan

    DPRD Inhil : Pemberian Izin Perusahaan Harus Selektif

    Ketua Komisi II DPRD Inhil Amd Junaidi AN
    RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC, - Ke depan, DPRD Inhil berharap dalam pemberian izin kepada perusahaan yang akan berdiri di daerah ini harus lebih selektif, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat. 
     
    Janji manis yang ditebar pihak perusahaan jangan membuat masyarakat terlena. Sebab, pengalaman yang sering terjadi adalah sebelum mengantongi izin, perusahaan selalu menebar janji manis namun setelah berjalan beberapa tahun mereka lupa dengan janjinya, bahkan sebaliknya tindakannya merugikan masyarakat.
     
    Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd. Junaidi AN, menyebutkan, tidak pernah menyetujui pembukaan lahan kalau pada akhirnya merugikan masyarakat karena pembagian hasilnya yang tidak jelas. "Izin usaha perusahaan harus lebih selektif agar tidak bermasalah seperti kasus kebanyakan perusahaan yang berdiri di Inhil ini," ujar Junaidi, saat hearing dengan masyarakat Sungai Bungus dan Sungai Ular di ruangan Banggar DPRD inhil pekan lalu.
     
    Persoalan penerbitan izin perusahaan, menurut Junaidi tidak terlepas peran Kepala Desa dan Pimpinan Kecamatan.
     
    "Kalau sudah menimbulkan persoalan seperti ini kades pun tidak muncul tapi disaat mensosialisasikan perusahaan yang akan berdiri mereka selalu intens muncul di tengah masyarakat.," benernya.
     
    Hal senada pernyataan tersebut juga disampaikan Sekertaris Komisi II DPRD Inhil, Edy Gunawan. Ia mengatakan selama ini keberadaan perusahaan di Inhil banyak menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat.
     
    Mulai dari banyaknya kelapa petani yang terserang hama dan pola kemitraan yang kerap menimbulkan polemik di tengah masyaraka.
    "Dari 20 kecamatan terdiri dari 236 desa di Inhil, setidaknya sebanyak 80 persen masyarakat bergantung hidup di usaha perkebunan kelapa," ungkap Edy.
     
    Belum lagi, tambahnya, pemberian izin juga dinilai tidak sesuai dengan sistem tata kelola daerah. Sehingga kesannya banyak lahan perkebunan kelapa beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
     
    "Mestinya, harus memperhatikan terlebih dahulu posisi tata ruang daerah kita. Jangan sampai tau-tau ada lahan yang beralih fungsi. Dan ini yang kita hindarkan jangan sampai terjadi," tegas Edy, politisi PKB inhil.
     
    Maka dari itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah melalui badan terkait untuk lebih selektif dalam memberikan izin usaha bagi perusahaan.
     
    "Izin yang dikeluarkan jangan sembarangan, kalau terjadi alih fungsi lahan, yang celaka dan jadi korban masyarakat," pesannya. (san)
    Share
    Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat

    PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti

  • tahun lalu

    Kisah Sejarah, Pompeii Musnah Karena Azab Allah, Kisahnya Tercantum Dalam Al Quran

    DUNIA, Pompeii - Para arkeolog yang meneliti Kota Pompeii menemukan fakta baru yang mengerikan. Pada 28 Mei 2018 lalu, tim arkeolog mendapati sebuah kerangka dalam posisi yang m

  • tahun lalu

    SIM di Perpanjang 5 Tahun Bisa Jadi Alat Cari Duit, DPR Minta SIM Seumur Hidup

    NASIONAL, - Masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang harus diperpanjang setiap lima tahun sekali kembali dikritik. Kali ini, anggota DPR RI meminta agar masa berlaku SIM bis

  • 2 tahun lalu

    Hati2 Cari Tempat Kuliah, 5 Perguruan Tinggi ini Dicabut Izin Operasional, Begini Nasib Ijazah Mahasiswanya

    NASIONAL, PENDIDIKAN, - Sebanyak lima perguruan tinggi di Jawa Barat dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified