PEKANBARU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau menggelar sidang Paripurna, bertempat diruang Paripuran DPRD Riau, Kamis, 05/08/18.

 

Rapat di Pimpin Sunaryo Wakil Ketua DPRD Riau yang didampingi oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati , dan Plt Gubernur Riau di wakili Oleh Sekda Propinsi Riau Ahmad. Hijazi.

 

Agenda rapat Paripurna, kali ini membahas tiga agenda diantaranya

1. Penyampaian rekomendasi BP2D thd Raperda tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala adat

 

2. Penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi thd LKPJ Gubri TA 2017 sekaligus pembentukan pansus

 

3. Penyampaian raperda tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala adat oleh Kepala Daerah

 

 

 

Dalam rapat paripurna, Anggota  di DPRD Riau mulai membahas Perda tentang Kepala Desa Adat. Perda ini akan meliputi susunan kelembagaan, masa jabatan dan lain sebagainya. 

 

Wakil rakyat di DPRD Riau  menggagas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. Rancangan Perda pun sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau.

 

Perda ini yang akan melengkapi Perda Desa Adat yang dibuat pemerintah kabupaten/kota. Perda ini bersifat khusus," kata Sumiyanti, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Riau kepada riauone.com  usai paripurna, Kamis (05/04/18).

 

Anggota Komisi IV ini pun menjelaskan, dalam Perda yang disusun, memuat susunan kelembagaan dan masa jabatan kepala desa adat. Anggarannya pun bakal disamakan dengan desa biasa yang bersumber dari APBN, APBD dan lainnya.

 

"Dia masih masuk dalam komponen perangkat desa. Bedanya, ada kearifan lokal yang ditonjolkan di dalamnya. Perda ini nantinya bisa dikatakan melengkapi Perda Adat kabupaten/kota," ungkapnya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, Perda yang akan dibentuk sudah berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi untuk membentuk Perda provinsi tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa. 

 

"Kita juga sudah lakukan konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Intinya, Perda yang akan kita bahas dan sahkan ini, salah satu isinya tentang kedudukan dan wilayah disarankan tidak dicantumkan jika Perda kabupaten/kota yang mengatur substansi tersebut sudah ada," jelasnya.

 

Terakhir politisi Golkar ini berharap, Raperda tentang ini bisa diselesaikan segera oleh DPRD Riau melalui Panitia Khusus. Dengan sudah disahkannya Perda ini, maka Perda yang ada di kabupaten/kota bisa berjalan dengan maskimal. 

 

"Saat ini, setahu saya baru Kabupaten Siak, Rokan Hulu dan Rokan Hilir hang sudah mengesahkan

 

Suasana Sidang diwarnai Intrupsi beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Riau, mereka mempersoalkan keanggotaan Pansus., namun sidang tetap berjalan dengan tertib hingga Akhir (roc)