• Home
• Parlemen
• DPRD Sahkan Ranperda Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis Tahun 2019

Kamis, 30 Juli 2020 00:15:00

DPRD Sahkan Ranperda Pertanggung Jawaban Bupati Bengkalis Tahun 2019

BENGKALIS, PARLEMEN, - DPRD Bengkalis lakukan pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis TA 2019 pada rapat paripurna, Rabu (29/07/2020).

Ketua DPRD H. Khairul Umam memimpin rapat dengan didampingi oleh Wakil Syaiful Ardi dan Plh Bupati Bengkalis H. Bustami HY.
Sebelum disahkan, Badan Anggaran (Banggar) melalui juru bicara Sanusi menyampaikan laporannya. Diantaranya Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2019 sebesar Rp. 3.901.482.457.873,00, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.064.983.543.312,46 dengan realisasi sebesar Rp. 3.757.848.253.757,78 atau sebesar 92,44 persen.

"Belanja transfer terealisasi sebesar Rp. 457.694.035.532,81 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) daerah TA 2019 sebesar Rp. 222.090.595.636,37," tambah Sanusi.
Namun ada beberapa catatan dan masukan yang diberikan oleh Badan Anggaran kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Banggar meminta agar Pemda melalui Bapenda untuk bekerja maksimal melakukan kajian yang komprehensif dan terperinci bagaimana meningkatkan PAD Kab. Bengkalis di masa yang akan datang.

Kemudian, Banggar juga berharap agar Pemda lebih proaktif dalam mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan membentuk tim kerja khusus dan Pemda harus mengedepankan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran di setiap OPD.

Disisi lain, catatan juga diberikan oleh beberapa fraksi di DPRD untuk dapat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seperti Sofyan dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia menghimbau agar pemerintah daerah kedepannya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang terdampak yang memerlukan bantuan.

"Aset-aset daerah di Kabupaten Bengkalis ini juga harus diperhatikan dengan serius. Banyak bangunan yang dibangun namun tidak difungsikan, karena itu diharapkan Pemda dapat membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah aset tersebut," tegas Sofyan lagi.

Sama halnya dengan anggota Laurensius Tampubolon yang mengharapkan agar Pemda dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran secara cermat kepada OPD terkait.

Sementara itu, Hendri mengharapkan keseriusan dari pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan anggaran dengan menarik dana-dana dari pusat ke daerah untuk membangun infrastruktur-infrastruktur di daerah, pemerintah diharapkan tidak bergantung kepada dana transfer yang terus berkurang.

Selanjutnya anggota dewan Al Azmi meminta agar Pemda Kabupaten Bengkalis lebih jeli lagi dalam menggali retribusi parkir di daerah, kemudian memperhatikan kebersihan MCK di Pelabuhan Air Putih dan Sungai Selari.

"Dimohon kepada pemerintah daerah untuk lebih membangun infrastruktur jalan di Bengkalis, karena jalan-jalan masih banyak yang rusak apalagi di daerah pelosok, selain itu abrasi pantai juga harus menjadi perhatian khusus untuk diselesaikan," ungkap Hj. Zahraini menyampaikan masukannya. (HMS/RUL).