RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta proses lelang dikembalikan ke Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) masing-masing.

 

Permintaan tersebut disampaikan Edi Heriyanto Sindrang Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil. Ia menilai melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) proses lelang bukanya semakin mempermuda tapi semakin rumit dan menimbulkan banyak masalah.

 

"Sejak dilelang melalui LPSE terjadi temuan pelanggaran hukum sehingga SKPD bekerja tidak nyaman. Kalau masih begini caranya akan terjadi lagi di tahun 2017 nanti. Saat dilelang melalui dinas dulu, tidak ada masalah kok," ujar Edi Sindrang saat RDP bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Inhil yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, Kamis lalu.

 

Dia juga mengatakan, karena ULP Serapan APBD Indragiri Hilir hingga saat ini masih jauh dari harapan. Hal tersebut dikarenakan saling menunggu antar dinas dan ULP.

 

"Tanya ULP mereka bilang masih menunggu dinas. Tanya dinas, dinas bilang sudah diberi ke ULP. Jadi semua saling menunggu, sehingga Serapan APBD masih rendah," katanya.

 

Dia juga mengungkapkan, karena hal tersebut yang menjadi korban bukan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) melainkan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan.

 

"Inilah lemahnya koordinasi antar SKPD dengan ULP, sehingga keterlambatan progres ini yang terkena imbasnya adalah Bupati dengan masyarakat," tukasnya.

 

Politisi Golkar ini juga mengatakan, sejak 2014 pengalaman seperti ini tidak   ada perubahan dan kemajuan karena tidak mau belajar dari pengalama.

 

"Kita harus belajar dari pengalaman, lebih baik tahun depan lelang dikembalikan ke dinas masing-masing. Saat ditangani dinas, bulan 4 dan 5 sudah mulai dilelang, sekarang sudah bulan 8 masih saja banyak proyek yang belum dilelang." ulasnya. (san).