TELUK KUANTAN - Niat baik Pemerintah Kabupaten Kuansing terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dengan memberikan bantuan bibit sawit kepada masyarakat sebanyak 150 ribu batang, menuai kekhawatiran di kalangan Dewan.

 

Seperti disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar Andi Cahyadi pada sidang paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Kuansing TA 2017, Rabu (2/5/2017).

 

Fraksi Golkar khawatir pemberian bantuan bibit sawit ini akan menimbulkan masalah ke depannya, maka FPG menyarankan kepada pemerintah untuk membuat pembibitan sendiri seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya.

 

Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya Hamzah Halim mengatakan, bahwa pengadaan bantuan bibit sawit sebanyak 150 ribu batang dengan dana sebesar Rp 6,7 miliar dengan harga satu batangnya Rp 46 ribu.

 

Fraksi PAN sangat mendukung program Bupati dibidang pertanian, tetapi dengan menganut pola SRDP yang telah teruji keberhasilannya dalam pembangunan kebun karet pada 1980 an.

 

Fraksi PAN mengharapkan, pemerintah melakukan pembibitan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan pembibitan yang telah dimiliki, demi mengefisiensikan dana atau penghematan untuk pengadaan bibit 150 ribu batang menjadi Rp 4,7 miliar.

 

"Dana ini dapat digunakan untuk dana pendampingan seperti evaluasi calon penerima bantuan, biaya land clearing pagar dan pupuk,"katanya.

 

Disampaikan Hamzah Halim, dalam hearing bersama SKPD terkait, Fraksi PAN menilai pemerintah belum mempersiapkan kriteria calon penerima hibah bibit sawit dan hanya disampaikan disalurkan melalui kelompok.

 

Menurut Hamzah Halim, hal ini menunjukan bahwa pemerintah belum siap untuk melaksanakan program pertanian pengadaan bibit sawit 150 ribu batang tersebut. "Fraksi PAN menilai program ini melanggar prinsip efisiensi anggaran,"katanya.

 

Sementara Fraksi PKB Plus melalui juru bicaranya Musliadi mengatakan, Fraksi PKB Plus bukan tidak setuju dengan jumlah bantuan bibit tersebut, tetapi katanya perlu ada data masyarakat yang menerimanya tentu masyarakat yang punya lahan dan masyarakat mampu atau tidak mampu.

 

Karena menurut Musliadi, masyarakat yang punya kebun sawit itu mayoritas ekonomi menengah ke atas, karena kebun sawit ini perlu adanya pupuk dan perawatan yang memakan biaya yang tinggi.

 

Oleh karena itu Fraksi PKB Plus mempertanyakan apakah bibit sawit untuk masyarakat yang mempunyai lahan atau masyarakat menengah ke atas. (hrc/*).