Jumat, 20 November 2015 07:56:00
Dewan Minta BKD Segera Cari Solusi Terkait Mundurnya PPTK Dinas Bina Marga
RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, INHIL, ROC, - Pengunduran diri yang dilakukan PPTK di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir dikeluhkan rekanan kontraktor. Sebab rekanan yang sudah memenangkan tender proyek di Dinas tersebut kesulitan untuk mencairkan dana awal proyek.
Belakangan ini sejumlah rekanan kontraktor telah melengkapi berbagai persyaratan adiministrasi untuk pencairan pertama. Namun saat datang ke Kantor Dinas Bina Marga untuk meminta tanda tangan PPTK, ternyata yang bersangkutan tidak mau menekan, dikarenakan ia sudah mengundurkan diri.
"Terus terang saya kaget waktu itu. Kita sudah memulai pekerjaan di lapangan sambil mencairkan dana tahap awal, dengan mundurnya PPTK sudah barang tentu pencairan jadi terhambat. Sebab keuangan tidak akan mencairkan dana kalau tanda tangan PPTK tidak ada," kata Wahyu, salah seorang rekanan kontraktor di Tembilahan.
Untuk itu ia meminta kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. "Kalau persolan ini berlarut-larut, tentu berimbas kepada pekerjaan rekanan. Begitu pula dengan serapan anggaran APBD 2015 ini rendah," harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Sahrudin, saat dimintai tanggapannya terkait persoalan ini, Rabu malam, (30/9), mengatakan, Dewan sudah melakukan hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beberapa waktu yang lalu terkait persoalan ini.
Pihak dewan dalam kesempatan tersebut, meminta kepada BKD untuk secepatnya menyelesaikan persoalan yang dimaksud. Kalau memang PPTK yang berkeinginan untuk mundur, tidak bisa dipertahankan lagi, secepatnya BKD harus melakukan pergantian.
"Persoalan ini jangan dibiarkan, kalau memang mereka sudah bulat untuk mundur, jangan dihalangi dan segera lakukan pergantian. Tapi kalau memang masih bisa dipertahankan, jangan mempersulit rekanan," ujarnya.
Sahrudin menambahkan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan dan harus ada solusi konkrit dari BKD. Persoalan ini menyangkut dengan realisasi anggaran. Kalau sampai kegiatan terhambat, sudah barang tentu Inhil nantinya yang akan rugi.
"Kita sudah pernah kena finalti akibat rendahnya serapan APBD pada tahun lalu. Jangan sampai DBH Inhil kembali dikurangi karena persoalan mundurnya PPTK," ujarnya. (Adv/DPRD/humas/san)
Share
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat
PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti
Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?
RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am
Netizen Gerah, Viral Video Mobil Plat Dinas Polri Bunyikan Sirene Salip Mobil saat Macet, Dicibir Warganet
NASIONAL, - Video mobil plat dinas polri ini bunyikan sirena saat macet bikin kesel warganet, belum selesai kasus Sambo yang berkaitan deng
Sedang Angkut Penumpang, Kapal dari Tembilahan Inhil Riau Tenggelam 22 Penumpang Selamat
PEKANBARU - Kapal yang mengangkut 22 penumpang dari Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil), Riau mengalami kecelakaan.
Video kapal kecelakaan di sungai Indragiri itu vi
Komentar