RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Edi Gunawan, SE mengatakan, ada beberapa catatan penting yang harus dilakukan Bupati Inhil agar target pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar mengarah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil 2013-2018.

 

Hal tersebut disampaikan Edi Gunawan dalam Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi DPRD Inhil terhadap LKPJ Bupati tahun 2016 pada Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Inhil, Kamis malam (4/5/2017) lalu. 

 

Salah satu yang menjadi sorotan penting, dikatakan politisi yang akrab disapa Asun itu adalah adanya kecenderungan belum sinerginya antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam mengimplementasikan program atau kegiatan. 

 

"Untuk itulah perlu ditingkatkan sinergitas peran dan fungsi SKPD di tingkat  SKPD serta lintas SKPD, untuk fokus mendukung visi-misi kepala daerah," kata Edi.

 

Beberapa solusi yang disarankan, sambung Edi, dipintanya Bappeda Inhil untuk membangun pusat data yang selalu mempunyai basis data (data base) yang lengkap, terpercaya, valid, senantiasa diperbaharui (up to date) dan menselaraskan dengan data SKPD, serta meningkatkan kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

 

"Keberhasilan sebuah  kebijakan yang baik, tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data serta informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable dan akuntabel, sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Untuk itu, persoalan data adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan keputusan kebijakan," tegas Edi.

 

Pemkab Inhil, kata Asun, dipinta pula untuk memvalidasi data terhadap potensi tenaga teknis pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimilikinya. Hal ini, katanya, karena saat ini sangat terlihat persoalan tenaga teknis melanda beberapa dinas sehingga mengganggu kinerja.

 

"Sehingga kebutuhan akan tenaga teknis tidak lagi menjadi permasalahan dan persoalan dikemudian harinya. Karena yang kami lihat saat ini rasio pekerjaaan sudah sangat tidak sebanding dengan tenaga sumber daya manusianya. Seperti pada beberapa dinas, sehingga ini berimplikasi kinerja Pemerintah Daerah," jelas Asun.

 

Validasi data yang dilakukan, ucap Asun, tentu akan mendapat gambaran jelas akan kebutuhan tenaga teknis tersebut. Gambaran jelas itu, akan membuat Pemkab Inhil lebih mudah mencarikan solusinya seperti merekrut dari kabupaten lain hingga provinsi. 

 

"Bahkan jika perlu sampai ke pemerintah pusat dalam pencukupan kekurangan tersebut, " pintanya. 

 

Pada proses pembahasan LKPJ oleh DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, sambung Wardan, telah banyak disampaikan 

 

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan mengatakan, pendapat dan saran dari anggota komisi-komisi di DPRD yang bersifat membangun sangat bermakna guna  kelanjutan pembangunan di Inhil.

 

Saran dan masukan yang disampaikan dewan itu, akan menjadi catatan penting bagi Pemkab Inhil. Hal ini, diakui Wardan, dalam kurun waktu pemerintahannya yang relatif singkat ini, belum menghasilkan kemajuan yang signifikan. 

 

"Diperlukan dukungan dari semua pihak dalam penyempurnaan strategi dan komitmen bersama sebagai modal dasar dari pelaksanaan pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini," tegas Wardan.(adv)