RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC -  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemkab Inhil agar segera mengaudit keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Inhil sebelum Pemkab memberikan bantuan modal.

 

Selain mengaudit Keuangan, kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat juga diaudit karena dinilai beberapa tahun terakhir ini kinerja pimpinan dan karyawannya sangat buruk sekali. 

 

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Fraksi PKB Inhil, Padli H. Sofyan, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi- Fraksi dalam Rapat Paripurna ke 8 terhadap pidato pengantar Bupati  mengenai 4 buah Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) di gedung DPRD Inhil, Selasa (25/11/2015).

 

Adapun 4 Ranperda tersebut adalah, pertama, Ranperda perubahan ke 4 atas perda no. 15 tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah BPR GEMILANG Tembilahan. Kedua, Ranperda tentang penyertaan modal pada Bank Riau Kepri. Ketiga, Ranperda tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri. Dan keempat, Ranperda tentang bantuan pendidikan.

 

Dikatakan Padli, PDAM sebagai penyambung tangan Pemkab Inhil dalam pelayaanan publik untuk penyedia air bersih, menyatakan setuju jika batuan modal diberikan kepada PDAM. Namun sebelumnya, Fraksi PKB meminta agar perusahaan berplat merah ini diaudit.

 

"Kita mendukung langkah Pemkab mengusulkan penyertaan modal untuk PDAM Tirta Indragiri, namun sebelumnya harus diaudit dulu keuangannya." ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Padli H Sofyan. (san).