• Home
  • Parlemen
  • Ketua DPRD Inhil Sayangkan PT ASI Tak Kirim Utusan Hadiri RDP
Kamis, 09 Juli 2015 09:19:00

Ketua DPRD Inhil Sayangkan PT ASI Tak Kirim Utusan Hadiri RDP

ketua DPRD Inhil Dani
RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, INHIL, ROC, - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menyayangkan ketidakhadiran utusan dari PT Agro Sarimas Indonesia (ASI) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (8/7/2015) malam kemaren.
 
Padahal, RDP tersebut bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti pengaduan 7 kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas, yang merasa pola kemitraan yang terjalin bersama PT ASI tidak sesuai dengan sosialisasi dan perjanjian awal mereka.
 
Dikatakan Dani, berdasarkan hasil RDP sebelumnya, yang dilaksanakan pada Rabu (1/7/2015) malam lalu, diagendakan kembali pertemuan bersama seluruh pihak terkait malam tadi, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang perubahan pola kemitraan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama masyarakat.
 
“Kita kecewa terhadap PT ASI, karena tidak datang mengirimkan utusannya dan memberikan penjelasan terkait persoalan ini,” tutur Dani kepada detikriau.org usai menghadiri Upara Gelar Pasukan Ops Ketupat 2015, di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Kamis (9/7/2015).
 
Kendati demikian, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pihaknya tetap melanjutkan diskusi, meski tanpa kehadiran managemen PT ASI, guna mencari solusi dan jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan tersebut, sehingga pihak perusahaan dan petani tidak ada yang merasa dirugikan.
 
“Kita lihat, pada persoalan ini memang perlu adanya langkah cepat dan tepat yang harus diambil serta dilakukan Pemda,” terang Dani.
 
Oleh karena itu, Pemkab Inhil diminta untuk segera membentuk tim teknis, yang nantinya berfungsi dan bertugas melakukan pengkajian terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan PT ASI kepada masyarakat pemilik lahan, karena dari hasil pembahasan malam tadi jumlahnya mencapai Rp 80 jutaan persatu hektar.
 
“Kalau sudah seperti ini, bagaimana masyarakat bisa melinasi semua hutang-hutangnya. Sampai seumur hidup pun, saya kira tidak akan lunas hutang itu,” pungkasnya. (san/drc/adv)
Share
Berita Terkait
Komentar
Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified