• Home
• Parlemen
• Komisi II DPRD Riau Berbagi Informasi Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar

Minggu, 28 Februari 2021 12:32:00

Komisi II DPRD Riau Berbagi Informasi Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar

PARLEMEN, RIAU, - Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provins Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (26/02/2021).

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau M. Arpah, dan anggota

Komisi II DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Ardiansyah, Manahara Napitupulu, Marwan Yohanis, Yanti Komalasari, Sulaiman, Suyadi, dan Sewitri, kunjungan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto.

Rombongan ini diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Yosmeri, didampingi oleh Kepala Bidang Budidaya Resi Suriati beserta jajarannya.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto menyampaikan rasa terimakasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar karena telah memfasilitasi kunjungan.

Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, Yosmeri menjelaskan beberapa hal mengenai pengembangan budidaya laut di Provinsi Sumatera Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, M. Arpah menanggapi hal mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sesuai dengan kondisi di Provinsi Riau.

"Dari 34 Provinsi, kami yang ke-6 mengenai RZWP3K. Terkait kabel laut dan lainnya sudah terakomodir dengan baik. Kami sudah mengundang seluruh stakeholder untuk membahas masalah ini," ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, Marwan Yohanis menanyakan mengenai koordinat pada RZWP3K. "Apakah dalam Perda RZWP3K langsung mencantumkan koordinat dalam setiap penempatan yang ada?" tanya Marwan Yohanis.

Kepala Dinas Yosmeri mengatakan bahwa semua yang ada dalam Perda RZWP3K, dicantumkan. Diluar koordinat tidak bisa.

Yanti Komalasari yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau menanyakan mengenai budidaya kerang mutiara dan ikan kerapu napoleon.

"Budidaya kerang mutiara ini ada pihak lain yang mengelola atau dikelola sendiri? Kalau bisa mutiara diproduksi sendiri. Karena kualitasnya lebih bagus. Lumayan untuk pendapatan daerah. Mengenai ikan kerapu napoleon, jika dipadang ada itu lebih bagus. Karena harganya lumayan mahal," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Yosmeri mengatakan bahwa ikan kerapu napoleon pada tahun 90-an sangat banyak di Mentawai. Sekarang tidak ada lagi. Mengenai mutiara, kami hanya bisa mengundang investor. Jika berhasil, nelayan bisa mendapatkan penghasilan jutaan perbulan.  (HMS/BU).