Minggu, 17 Januari 2021 17:11:00
Komisi III Adukan Masalah Jaringan Listrik ke ESDM Provinsi
BENGKALIS, PARLEMEN, - Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial bersama Komisi III melakukan pertemuan ke Dinas ESDM Provinsi Riau terkait jaringan listrik untuk daerah baru, Jumat (15/01/2021).
Syahrial menyampaikan Persoalan ketersediaan jaringan distribusi listrik sampai hari ini masih belum tuntas di Kabupaten Bengkalis, apalagi sehubungan UU No 23 Tahun 2014 yang menyatakan pemerintah mengatur kabupaten tidak berkewenangan lagi mengalokasikan anggaran di APBD.
Sementara masyarakat terus menyampaikan masalah kelistrikan di pemukiman desa dan kelurahan saat reses maupun secara langsung kepada anggota dewan.
"Begitupun Pengembangan kewilayahan termasuk menggali potensi-potensi PAD di Kabupaten Bengkalis termasuk wisata dan industri menjadikan listrik sebagai kebutuhan pokok," ucapnya.
Oleh karena itu kata Syahrial, pusat maupun provinsi diharapkan dapat mencari regulasi agar kabupaten dapat diberikan wewenang untuk mengalokasikan anggaran pendistribusian listrik ke daerahnya.
Pernyataan tersebut diperjelas oleh ketua komisi III H. Adri, bahwa perkembangan daerah baru menyebabkan jangkauan listrik yang terus berkurang dan tentunya akan berat diakomodir dengan menggunakan diesel saja.
"Intinya bagi kami sebagai anggota dewan bagaimana agar persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan listrik lebih baik lagi, walaupun belum penuh setidaknya ada progress dari pelayanan tersebut," jelas H. Adri.
Kepala Bidang ketenagalistrikan Andriani ESDM Provinsi Riau mengapresiasi anggota DPRD Bengkalis yang telah respect terhadap aspirasi masyarakat sebagai bagian dan tugas agar masyarakat sejahtera. Menyangkut persoalan yang terjadi, dari Provinsi Riau memprioritaskan Rupat Utara dari dokumen perencanaan tahun 2019-2020 untuk program perencanaan pemasangan jaringan, yaitu penambahan tiang listrik dan pembangunan jaringan listrik.
Kemudian Kadis ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman mengungkapkan, bahwa terkait wewenang kabupaten menganggarkan untuk jaringan listrik sudah dikonsultasikan ke Kementerian RI, namun sampai saat ini masih belum ada nomenklatur yang mengatur untuk hal tersebut.
ESDM sudah mengokoordinasikan ke PLN, dan sampai saat ini seluruh desa sudah dilalui jaringan PLN. Kedepannya akan diusahakan agar dusun-dusun yang ada dapat teraliri listrik juga. (hms/rul).