PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau inginkan satuan kerjanya, terutama Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang ada di dinas untuk tidak terlibat politik praktis dalam menghadapi Pilgubri, 2018 mendatang. Komisi V pun melakukan pemangkasan anggaran untuk publikasi di sejumlah satuan kerjanya. 

 

"Setiap dinas itu kan sering melakukan iven dan dipublikasikan, seperti melalui cetak baliho. Nah anggaran ini yang kita pangkas, totalnya banyak juga," kata Aherson, Ketua Komisi V kepada riauterkinicom, Senin (27/11/17).

 

Kemudian ia menyebut, Komisi V pada prinsipnya tidak ingin ASN, terutama ASN di dinas yang anggarannya besar, ikut terlibat dalam politik praktis. Apalagi Gubernur Riau saat ini maju kembali untuk periode kedua.

 

"Baliho-baliho yang mengandung unsur politis, sudah kita sepakati untuk tidak dipasang. Seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan beberapa waktu yang lalu. Makanya, anggaran cetak baliho banyak kita pangkas," ungkapnya. 

 

Lebih lanjut ia mengatakan, Komisi V dengan satuan kerjanya sudah membuat komitmen bersama yang dibuktikan dalam notulen rapat. Komitmen tersebut berbunyi, setiap kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

 

"Kalau ada yang melakukan politik praktis, kita akan minta instansi yang berwenang untuk menindaklanjutinya. Ini jelas pelanggaran," tutup politisi Demokrat ini. (rtc/mzi)