RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC - Komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyelamatkan perkebunan kelapa tidak akan terwujud tanpa dukungan dana yang cukup untuk mengatasi kompleksnya permasalahan perkebunan kelapa masyarakat.

 

Minimnya anggaran untuk perbaikan kebun kelapa yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam KUA PPAS 2016, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir  (Inhil) HM Wardan ternyata tidak sebanding dengar keinginan bupati menjadikan kelapa sebagai ikon daerah Inhil.

 

Malian Gazali, anggota DPRD Inhil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), baru-baru ini mengungkapkan, dalam setiap kesempatan selalu di dengungkan kelapa akan dijadikan sebagai ikon Kabupaten Inhil. Namun sayang, slogan dan kebijakan yang dibuat tidak sejalan. Salah satu contoh adalah dana pembangunan dan normalisasi  tanggul yang  penurunan angkanya mencapai 50 persen lebih.

 

Pada tahun sebelumnya anggaran yang dialokasikan sekitar 26 milyar, tapi usulan dalam KUA PPAS, hanya sekitar 10 milyar lebih.

 

Padahal kelapa adalah urat nadi dan penggerak perekonomian masyarakat Inhil.

 

"Anggaran yang diajukan Pemkab untuk perkebunan kelapa 2016 malah menurun jauh dari tahun 2015. Kalau kita komit untuk menjadikan Inhil ikon kelapa, harus juga didukung dengan anggaran yang cukup. ," ujar Ketua Fraksi PPP tersebut.

 

Malian menilai, jika melihat kondisi yang ada belakangan ini persoalan kelapa tidak akan selesai hingga 2018 mendatang, termasuk tanggul. Padahal komitmet Bupati yang termuat dalam RPJM itu, 3 tahun kedepan persoalan penyelamatan kelapa masyarakat sudah tuntas.

 

Sementara itu, Ketika disinggung penurunan anggaran tanggul, dikarenakan tidak mampunya SKPD melaksanakan kegiatan secara optimal tidak dibantah Malian. Maunya, Bupati sebagai pengambil kebijakan utama harus mengintruksikan bawahannya untuk bekerja keras, hingga silpa tidak besar.

 

"Kalau memang tidak mampu ya diganti saja Kadisnya. Jangan sampai gara ketidakmampuan SKPD, program prioritas Inhil tidak berjalan. Pada gilirannya masyarakat yang jadi korban," tukas Malian.(adv DPRD/san).