RIAUONE.COM,TEMBILAHAN,ROC - Ingkar terhadap perjanjian kerjasama, PT Sumatera Timur Indonesia (PT STI) diadukan petani Desa Sungai Terap, Kecamatan Reteh ke DPRD Inhil, Kamis (17/3/16).

 

Komisi II DPRD Inhil yang menerima kedatangan puluhan petani ini, langsung menggelar rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi, Junaidi didampingi Wakil Ketua Edi Gunawan, Sekretaris Malian Ghazali dan anggota lainnya. Hadir juga perwakilan Badan Perizinan, Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi dan UKM Inhil.

 

Perwakilan petani menyampaikan, awalnya pada tahun 1999, PT STI mengadakan perjanjian kerjasama dengan petani bagi rehabilitasi lahan perkebunan kelapa, dengan penawaran sistem bagi hasil dengan petani.

 

Namun dalam perjalanannya mereka (PT STI) mengabaikan lahan yang menjadi tanggung jawab mereka dan petani juga tidak dapat lagi menikmati hasil kebun mereka.

 

"Kami tidak lagi dapat menikmati hasil perkebunan kami, karena lebih 80 persen lahan yang dikerjasamakan sudah hancur. Sedangkan PT STI sudah keluar sejak tahun 2005," jelas Suryanto, perwakilan PT yang juga Kepala Desa Tanjung Labuh, dalam hearing tersebut.

 

Padahal, berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditanda tangani tahun 1999 tersebut, perusahaan masih terikat kerjasama dengan petani selama 20 tahun atau berakhir tahun 2023 mendatang.

 

"Pada tahun 2006 dan 2010 kami sudah menyurati Pemerintah Provinsi Riau, Pemkab dan DPRD serta PT STI, namun sampai saat ini tidak ada tanggapannya," terangnya.

 

Adapun lahan yang saat ini terbengakalai, yakni 400 hektar lahan inti, 813 hektar lahan replanting dan 1380 hektar lahan non replanting.

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi menyatakan, mereka akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para petani ini.

 

"Kami akan follow up permasalahan ini, karena ini bagian dari upaya kami menyelamatkan perkebunan kelapa rakyat," tegasnya.(adv/dprd/san)