PARLEMEN, PEKANBARU. - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM turut menyoroti terkait viralnya kejadian tumpukan sampah. Ia menyebut bahwa persoalan menumpuknya sampah merupakan salah satu bentuk sistem manajemen pengelolaan sampah yang tidak berjalan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Jadi saya kira ini hanya terkait masalah manajemen di lapangan. Bagaimana pengelolaan dan sistem persampahan ini tidak secara berjalan baik, anggaran itu sudah ada. Saya pikir persoalan sampah ini bisa diselesaikan secara baik," ucap Nofrizal, Rabu (6/1/2021).

Nofrizal tidak sepakat jika permasalahan sampah menumpuk tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran pengelolaan sampah.

"Pemerintah bersama DPRD selalu tepat waktu dalam penganggaran. Tidak ada penganggaran itu yang melebihi batas waktu, bahkan APBD 2021 sudah ketok palu pada 30 November 2020 lalu. Artinya ini persoalan tidak ada kendala dalam penganggaran," ucapnya.

Melihat kinerja pengelolaan sampah tersebut, Politisi PAN ini turut memberi percontohan pada masa kepemimpinan Walikota Pekanbaru pada periode sebelumnya, yakni Herman Abdullah. Ia berkata bahwa pada kala itu, Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan adipura sampai berturut-turut.

"Dulu itu namanya Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu hanya mengelola pada jalur protokol, seperti pembersihan, penyapu jalan, taman-taman dan segala macam lainnya. Dan untuk pengambilan sampah dan pemungutan retribusinya itu dikelola oleh kecamatan. Di kecamatan akan mendelegasikan ke kelurahan yang bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan RT/RW," kata Nofrizal.

Menurut Nofrizal, persoalan sampah harus dikaji lebih mendalam oleh Pemko Pekanbaru agar kejadian serupa tidak terulang kembali, termasuk menggunakan tata kelola sampah cara lama yang mengantarkan Kota Pekanbaru saat itu mendapat piala Adipura.

"Jika sistem yang lama itu bisa diadopsi kembali, ya kenapa tidak. Boleh kita melaksanakan sistem yang sekarang ini, tetapi sistem yang lama juga harus kita adopsi," jelasnya.

"Jika seandainya sistem lama kita adopsi sebagian, maka artinya ada kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah (kecamatan dan kelurahan), sehingga ketika ada problem seperti sekarang dapat diselesaikan secara bersama-sama. Kalau sekarang ini semuanya pada lepas tangan," sambungnya.

Nofrizal juga mengomentari beberapa camat yang turun langsung untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Hal tersebut dinilai oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru itu sebagai pekerjaan yang membuang-buang waktu kerja.

"Harusnya tugasnya camat itu tidak ke sana ikut membersihkan sampah, sebab waktu menjadi tersita," pungkasnya.  (HMS/BU).