riauone.com, Jakarta, Indonesia - Pemerintah Indonesia dipandang belum serius membangun ketahanan energi, hal tersebut terlihat pada pemenuhan energi di dalam negeri. 

Vice President of Strategic Planning, Business Development dan Operational Risk Refining Directorate PT Pertamina (Persero) Ardhy N Mokobombang mengatakan, saat ini tata kelola energi Indonesia tidak selaras.

Kondisi ini tercermin dari impor minyak yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun di sisi lain hasil produksi minyak lokal justru dipasok ke negara lain.

"Kedua masalah market. Kita sekarang hampir 300 ribu barel membeli impor, pada saat yang sama produksi dalam negeri diekspor, ini sebenarnya tata kelola tidak matching," kata Ardhy di Jakarta, seperti dikutip liputan6.com baru-baru ini.

Menurut Ardhy, jika Indonesia benar-benar ingin memperkuat ketahanan energi, maka hasil produksi dan minyak nasional dipasok ke dalam negeri. Apalagi, kilang Indonesia didesain sesuai dengan jenis minyak produksi dalam negeri.

"Kalau benar 850 barel itu (produksi dalam negeri) benar-benar di kelola di dalam, kilang kita didesain sweet crude. Harapan kita ke depan di sisi hulu kilang pertamina memiliki hak 100% menggunakan dalam negeri, karena di Amerika pun menggunakan pola yang sama, shale gas pun tidak ada yang dikelola di luar," tegas dia.

Pengamat Energi Refomainer Institute, Priagung Rakhmanto mengatakan, ketahanan energi sangat dipengaruhi pemimpin bangsa sendri.

Dia menilai dalam dua periode kepemimpinan ketahanan energi tidak ada kemajuan.

"Leadership tidak terbantahkan, dalam periode ini membuat kita jalan di tempat, susah tata kelola seperti ini tidak jalan ke arah pertahanan energi 800 ribu crude harus dikelola di dalam negeri. Dari 800 ribu punya kita cuma separuh, ada namanya Production Sharing Contract (PSC), itu sebetulnya punya mereka," tutupnya.(*)