BAGANSIAPIAPI - Hingga saat ini Pemkab Rokan Hilir ternyata masih menyimpan dana kas daerah sebesar Rp462 miliar yang berasal dari DAU, DAK dan ADD. Sementaa dana dari PAD hanya Rp 23 miliar. Dana kas tersebut rencananya akan dipergunakan untuk gaji pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dana guru PAUD.

 

Hal itu terungkap saat audiensi antara DPRD dengan pihak asosiasi kontruksi seperti Hipsindo, Gaikondo, Aspeksindo, Aspertanas, Askumnas dan Gapensi. Sedangkan dari DPRD diwakili 4 pimpinan DPRD beserta ketua komisi dan ketua Fraksi.

 

"Data itu kita peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk dana desa diperkirakan sebesar Rp77 miliar. Sedangkan untuk gaji pegawai sebesar Rp150 Miliar," kata Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasruddin Hasan, baru-baru ini.

 

Politisi Golkar ini menyebutkan, PAD yang diterima pemerintah sebesar Rp 23 miliar. Dana yang ditransfer pada triwulan I baru sebesar Rp70 Miliar. Sedangkan dana yang ditransfer untuk sisa dari tahun 2015 sebesar Rp 101 miliar.

 

"Untuk gaji para honorer belum dialokasikan hingga hari ini. Juga gaji honorer bulan November dan Desember sebagian tenaga honorer juga belum dibayarkan," bebernya.

 

Menurutnya, berdasarkan hasil pertemuan dengan sub bagian Kementrian Keuangan akan ada aliran dana pada bulan Juni ke daerah sebesar Rp157 Miliar. Kemudian ada lagi sisa dana triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp30 miliar.

 

Berdasarkan rincian dana tersebut, dia berkesimpulan, hutang pemerintah kepada pihak ke III pada tahun 2016 lalu pasti akan dibayarkan tapi belum dipastikan waktunya. Lembaga DPRD sudah sepakat untuk mendorong pemerintah membayar hutang kepada pihak ke III walaupun dengan cara mencicil.

 

"Ketua asosiasi harus tahu siapa yang harus didahulukan untuk dibayar. Karena mereka lebih tahu siapa pengusaha yang lebih kuat secara finansial dan mana saja yang termasuk kontraktor lemah," kata Nasruddin.

 

Dia juga berpesan kepada pemerintah untuk menunda lelang proyek tahun 2017 sebelum dibayar hutang pada tahun 2016. Kecuali dana proyek tersebut berasal dari dana DAK. Karena menurutnya, jika proyek tersebut tidak cepat dilelang maka dana tersebut akan ditarik kembali. (*).