- Home
- Parlemen
- Saling Lempar Tupoksi, Dewan Pertanyakan Keseriusan Pemkab Inhil Selamatkan Perkebunan Warga
Jumat, 13 November 2015 07:51:00
Saling Lempar Tupoksi, Dewan Pertanyakan Keseriusan Pemkab Inhil Selamatkan Perkebunan Warga
RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, INHIL, ROC, - Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Pemkab Inhil tidak serius dalam melaksanakan penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat Inhil.
Berbagai alasan yang diutarakan Pemkab, mulai dari persoalan keterlambatan pelaksanaan, penggunaan BBM bersubsidi, kesalahan kode rekening hingga saling lempar Tupoksi oleh kepala SKPD menjadi pertanyaan terkait keseriusan Pemkab Inhil mengatasi persoalan perkebunan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala SKPD mengakui bahwa trio tata air penyelamatan perkebunan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perkebunan, mestinya itu Tupoksi Dinas Bina Marga.
Namun, saat diserahkan ke Bina Marga, dinas ini malah mengatakan ini bukan Tupoksi Dinas Bina Marga.
''Petani kita sudah menjerit-jerit dan meminta tolong untuk menyelamatkan perkebunan mereka, tapi kita di sini masih mempermasalahkan Tupoksi,'' sebut Padli H Sofyan, Juru Bicara (jubir) FPKB saat menanggapi pidato pengantar Bupati saat Sidang Paripurna III di gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir belum lama ini.
Padahal, dikatakan Sekretaris Umum DPC PKB Inhil ini, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Inhil 2014-2018, sudah jelas bahwa pembangunan trio tata air adalah Tupoksinya Dinas Perkebunan.
Dan ini pun, dikatakannya sudah berjalan lebih dari 10 tahun, bahkan tidak ada satu catatan pun, atau temuan baik oleh BPK, inspektorat maupun hasil verifikasi APBD oleh provinsi, yang menyatakan bahwa pembangunan trio tata air salah tupoksinya.
''Sesungguhnya ini masalah keseriusan dan kemauan dari Pemkab untuk menyelamatkan perkebunan masyarakat. Jangan karena ingin melepas tanggungjawab lalu mencari-cari alasan,'' cetus Fadli.
Sebenarnya Fraksi PKB sendiri masih berkeyakinan bahwa sejauh ini Bupati Inhil, HM Wardan yang dikenal sebagai Bapak Kelapa masih serius memperhatikan penyelamatan perkebunan masyarakat.
Untuk itu, fraksi PKB meminta agar penyelamatan perkebunan masyarakat menjadi skala prioritas dan perlu penanganan serius bagi Pemkab Inhil. Sebab Tiga tahun sudah kegagalan penyelamatan perkebunan masyarakat terjadi, tahun ini pun, realisasinya masih jauh di bawah harapan.
"Apakah kegagalan ini juga akan berulang setiap tahunnya, lalu apa tanggungjawab kita. Semoga Allah SWT masih membuka hati kita semua, agar tetap peduli terhadap permasalahan perkebunan masyarakat,'' tukas Fadli H Sofyan. (adv/dprd/grc/san)
Share
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat
PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti
Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?
RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am
Sedang Angkut Penumpang, Kapal dari Tembilahan Inhil Riau Tenggelam 22 Penumpang Selamat
PEKANBARU - Kapal yang mengangkut 22 penumpang dari Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil), Riau mengalami kecelakaan.
Video kapal kecelakaan di sungai Indragiri itu vi
Akibat Kalah Pemilihan AKD, Koalisi yang Dibentuk Plt Bupati Dinilai Malas Ikut Rapat Lagic
KUANSING, riauone.com - Ketua DPRD Kuansing Dr Adam SH MH mengagendakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) B
Komentar