• Home
• Parlemen
• Tagihan Listrik Jadi Beban Rakyat, DPRD Riau Minta Toleransi PLN

Sabtu, 06 Juni 2020 14:49:00

Tagihan Listrik Jadi Beban Rakyat, DPRD Riau Minta Toleransi PLN

RIAU, PARLEMEN, - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto mengakui masyarakat saat ini sangat terbebani oleh tagihan listrik di tengah kondisi ekonomi yang memasuki masa krisis.

Namun, dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan turunan dari UU Nomor 6 2018, kebutuhan dasar yang ditangani oleh pemerintah hanya dua saja, yakni kesehatan dan pangan.

 Hardianto memahami bahwa listrik menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Untuk itu, ia akan melihat perkembangan ke depannya bagaimana bantuan pemerintah terhadap kebutuhan listrik masyarakat nantinya.

"Covid ini kan juga merusak tatanan ekonomi, yang biasanya bekerja, sekarang tak bekerja. Dan dampaknya tagihan seperti listrik cukup memberatkan masyarakat, kita nanti akan coba komunikasi dengan PLN," kata Hardianto, baru-baru ini.

Hardianto berharap agar PLN bisa memberi perhatian lebih kepada masyarakat, apalagi PLN merupakan perusahaan negara yang mana negara merupakan penanggungjawab kelangsungan hidup rakyat dan kontribusinya sangat dibutuhkan saat ini.

"Apakah nanti ada toleransi bisa nunggak atau gimana. Pajak saja bisa nunggak sampai akhir Mei. Pemerintah ‘kan juga sudah menetapkan Covid ini darurat nasional. Jadi harus ada sikap khusus dari PLN," ujar Hardianto.

Meskipun demikian, Hardianto tak yakin PLN Riau dan Kepri bisa mengambil sikap sendiri, karena kebijakan PLN harus berdasarkan dari kebijakan pimpinannya yang di pusat.

"Tidak bisa ambil kebijakan, tapi kita berharap ini bisa diusulkan PLN Riau-Kepri ke tingkat atasnya. Harapan ini juga berlaku untuk tagihan lainnya seperti tagihan PDAM dan lainnya," tambah Hardianto.

Seperti diketahui, sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang tetap harus dibayar sementara dirinya tidak mempunyai penghasilan apa-apa di tengah bencana Covid19 ini. (*).