RIAUONE.COM, TEMBILAHAN-Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mulai risau dengan wacana penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Pemerintah Daerah. Dimana Jamkesda tersebut akan digantikan oleh BPJS dan KIS.

 

Dengan kebijakan tersebut, banyak yang menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak pro terhadap masyarakat.

 

Oleh karenanya, untuk menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) langsung menggelar rapat lintas komisi terkait  penghentian pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Pemkab Inhil. 

 

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam dan didampingi Ketua Komisi IV H Adriyanto  dengan stake holder terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS, Bappeda Inhil dilaksanakan di ruang Banggar DPRD Inhil jl R. Soebrantas Tembilahan, Kamis (5/1/17)

 

Hadir juga anggota DPRD dari gabungan Komisi, Kepala Dinas Kesehatan Zainal Arifin, Kepala BPJS Inhil Yessi Rahimi, Direktur RSUD Puri Husada dr Irianto. 

 

"Rapat gabungan komisi ini, kami gelar karena permasalahan dihentikannya pelayanan Jamkesda ini menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak," ungkap Dani. 

 

Permasalahan ini menjadi perhatian banyak pihak, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 

 

"Maka, dalam pertemuan ini kita akan harus mencarikan solusinya," sebutnya.(san/mar)