- Home
- Parlemen
- Mensiasati Berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan Sembako, Komisi II Undang OPD Terkait
![](https://www.riauone.com/photo/9159966930dprd1-jpg.jpg)
Senin, 08 Juli 2024 07:51:00
Mensiasati Berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan Sembako, Komisi II Undang OPD Terkait
![](https://www.riauone.com/photo/berita/dir072024/4086_Mensiasati-Berkaitan-dengan-Ketahanan-Pangan-dan-Sembako--Komisi-II-Undang-OPD-Terkait.jpg)
PARLEMEN, Bengkalis, - Komisi II mengundang Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog untuk menyikapi dan mensiasati berkaitan dengan ketahanan pangan dan ketersedian sembako, Selasa (02/07/2024).
"Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan sehingga membuat rantai distribusi sangat panjang dan terjadi fluktuasi yang tinggi, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya jumlah ketersediaan sembako, bagaimana kerja sama Bulog dan DKP untuk mengintervensi pasar dalam hal stabilisasi harga dan pemerataan bantuan ke masyarakat," ujarnya membuka pertemuan.
Kadis DKP Susy Hartati memberikan apresiasi kepada Komisi II yang telah memberikan perhatian terhadap Ketahanan Pangan, ia menjelaskan bahwa dinas dan Bulog pada tahun 2023 sudah bekerja sama dengan melakukan aksi Kamis Siaga dengan mendatangkan produk-produk Bulog ke desa-desa, namun masih berperan di Pulau Bengkalis saja.
Kemudian dilakukan juga Gerakan Pasar Murah yang telah belasan kali dilakukan, direncanakan pada tanggal 9 Juli.
Dari sisi Bulog, Pimpinan Cabang Zaini, memaparkan untuk stabilisasi beras ada beberapa program dari pusat yaitu bantuan pangan kepada KPM sebanyak 26.300 KPM tiap bulan yang tersebar di 11 kecamatan, sudah dialokasikan hingga bulan Juni dan ada tambahan alokasi untuk 3 bulan kedepan. Bulog juga bekerja sama dengan beberapa OPD lain seperti Perindag dan Dinas Sosial, selanjutnya siap bekerja sama apabila ada program-program lain dari pemerintah daerah.
H. Adri berharap kedepan adanya tambahan gudang baru di daerah daratan Kabupaten Bengkalis, dan terkait kesediaan lahan akan diusahakan dengan berkoordinasi bersama dinas terkait.
"Terobosan-terobosan yang kita buat nanti hendaknya sesuai aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi", tutup H. Adri. (hms/rul)
Share
Komentar