riauone.com

Menu Website

  • Jumat, 27 Desember 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Home
    • Parlemen
    • Dana 137 Desa di Inhil Belum Cair, Dewan Minta Prosesnya Jangan Dipersulit
    Sabtu, 21 November 2015 15:35:00

    Dana 137 Desa di Inhil Belum Cair, Dewan Minta Prosesnya Jangan Dipersulit

    RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau meminta kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil agar tidak mempersulit proses penyaluran dana desa.
     
    Seperti yang dikatakan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP),  belum lama ini di gedung DPRD Inhil. "Saya mendapatkan informasi dari warga kalau pencairan dana desa tersebut terkesan di persulit," ujar Yusuf Said.
     
    Padahal, dikatakan Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, tiga menteri saja yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,
    Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Keputusan Bersam (SKB) untuk mempercepat pencairan dana desa itu.
     
    Sementara di Inhil, sudah hampir memasuki akhir Oktober, dari 196 desa yang ada di Negeri Seribu Parit ini, baru 59 desa yang sudah melakukan pencairan tahap kedua.
     
    ''Dalam SKB tiga menteri itu sudah jelas, proses pencairan jangan dipersulit, tapi di Inhil, kenapa saya dapat informasi terlalu rumit prosesnya, jadi ini kesannya tidak ada bedanya dengan yang dulu. Kalau bisa dipercepat kenapa harus dipersulit,'' tanya Yusuf Said saat menggelar RDP terkait dana desa bersama BPMPD, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil.
     
    Menanggapi hal itu, Kabid Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna, Yulida, yang mewakili Kepala BPMPD, Yulizal yang tidak dapat hadir kala itu menjelaskan, bahwa pihaknya tidak mempersulit proses pencairan dana desa dimaksud. Dikatakannya, dana desa dapat dicairkankan jika memberikan laporan realisasi pada tahap pertama.
     
    ''Kita selalu ingatkan untuk pengajuan tahap kedua, dan bersamaan menjalankan SPJ tahap kedua, walaupun tanpa SPJ tetap bisa, karena kita minta sambil jalan saja programnya,'' terang Yulida.
     
    Paling lambat pada Kamis (22/10/2015) mendatang, penyaluran dana desa tahap kedua dikatakan Yulida ditargetkan sudah selesai.
    ''Kita dari Pemerintah Pusat dapat alokasi dana desa itu untuk 196 desa sebesar 54 Miliar, tiap desa berbeda jumlahnya tergantung letak desa dan jumlah penduduk,'' sebutnya. (adv/DPRD/grc/san)
    Share
    Berita Terkait
  • 5 bulan lalu

    Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat

    PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti

  • tahun lalu

    Pemilu Thailand, Bisakah Pita Berhasil Jadi PM Thailand di Putaran Kedua?

    DUNIA, POLITIK, - Ketua partai 'anak muda' Move Forward Party (MVP) Pita Limjaroenrat akan menjalani pemungutan suara kedua kali untuk menjadi Perdana Menteri Thailand

  • 2 tahun lalu

    Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?

    RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

    Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am

    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified