RIAUONE.COM, INHIL, ROC, - DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, di aula Gedung DPRD, Senin (21/12/2015) malam.

 

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi Wakil Ketua DPRD, Ferryandi, Mariyanto dan Syahruddin ini dihadiri Bupati, HM Wardan dan Unsur Forkopinda, serta diikuti 35 anggota DPRD dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

 

Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Inhil, Edi Gunawan dalam laporannya menjelaskan, setelah melalui pembahasan bersama, struktur Pendapatan pada Rancanan APBD tahun 2016 terjadi perubahan, khususnya pada Rancangan Dana Transfer Pusat ke Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2015.

 

Seperti target atau proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan APBD tahun 2016 sebesar Rp130,7 miliar, yang apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp124,1 miliar, maka ada peningkatan terhadap target PAD tahun 2016 sebesar Rp6,5 miliar atau naik 5,28 persen.

 

Kemudian, Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer pusat ke daerah, di tahun 2016 nanti diproyeksikan sebesar Rp1,58 triliun, yang jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan pada APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp1,33 triliun, maka terjadi kenaikan sebesar Rp249,8 miliar atau naik sebesar Rp 18,65 persen.

 

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Rancangan APBD tahun 2016, diproyeksikan sebesar Rp225,1 miliar, yang jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp318,6 miliar, maka ada penurunan sebesar Rp93,4 miliar atau minus 29,32 persen.

 

Dari tiga aspek Pendapatan di atas, dapat disampaikan bahwa semula proyeksi pada buku Rancangan APBD tahun 2016 Pendapatan Daerah semula sebesar Rp1,89 triliun, maka setelah melalui pembahasan bersama terjadi perubahan, yang diproyeksikan menjadi sebesar Rp1,94 triliun. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp1,78 triliun, maka ada peningkatan sebesar Rp162,9 miliar atau naik 9,14 persen.

 

Sementara itu, untuk Belanja Daerah pada Rancangan APBD tahun 2016, terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp1,22 triliun dan Belanja Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp1,25 triliun.

 

Dari dua komponen belanja di atas, maka Belanja Daerah pada Rancangan APBD tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp2,47 triliun, yang jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp2,28 triliun, maka ada peningkatan sebesar Rp198,8 miliar atau naik 8,72 persen.

 

"Dengan jumlah ini, maka Belanja Daerah pada Rancangan APBD tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp533,9 miliar dan akan ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan," kata Edi.

 

Terkait dengan Penerimaan Pembiayaan atau Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), diproyeksikan sebesar Rp573,9 miliar, yang dipergunakan untuk menutupi defisit Belanja Daerah, serta penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri, PD BPR dan PDAM Tirta Indragiri.

 

"Masih terdapat SILPA sebesar Rp22,2 miliar, yang merupakan akumulasi sisa dana DAK dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat dibelanjakan, karena masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, sehingga Pembiayaan Netto tahun 2016 ini menjadi sebesar Rp556,2 miliar," terangnya. (knc/roc).