RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Mu'ammar mengatakan, pihaknya akan melakukan hearing bersama Disdukcapil dalam waktu dekat guna mengevaluasi sistem administrasi dan kinerja instansi yang mengurus masalah e-KTP ini. 

 

Evaluasi, menurut Mu'ammar, perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan atas keluhan masyarakat yang relatif sangat banyak di instansi ini.

 

"Sebelumnya juga saya sudah melihat langsung kondisi yang sebenarnya saat sidak beberapa waktu lalu. Pada dasarnya memang banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti diantaranya minimnya ketersediaan alat perekaman serta kurangnya tenaga operator pelayanan yang mana operator pelayanan KK hanya ada empat, begitu pula operator perekaman KTP-el yang hanya ada dua," ucapnya.

 

Minimnya tenaga seperti ini tentunya tidak akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Belum lagi persoalan sejumlah ruangan kantor yang sempit seperti ruang pelayanan dan perekaman.

 

"Keadaan seperti ini, jelas tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan mengurus keperluan administrasi karena harus berdesak-desakan ketika antre di ruangan yang sempit. Selain itu, kinerja operator juga pastinya terganggu, untuk itulah perlu adanya evaluasi," tambahnya.

 

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil merasa geram dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait lambannya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inhil.

 

Salah satu keluhan yang dia terima adalah banyak masyarakat mengaku harus berulang-ulang melakukan perekaman identitas diri sebagai salah satu prosedur pembuatan e-KTP karena data perekaman sebelumnya hilang.

 

"Banyak sekali aduan dari masyarakat yang saya terima terkait kehilangan data perekaman ini. Bagaimana bisa? Bahkan tidak hanya itu, beberapa waktu lalu juga saya mendengar keluhan masyarakat yang menyebutkan ruang pelayanan dan perekaman tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat yang datang. Alhasil masyarakat harus desak-desakan," ujar Muammar, Minggu, (13/8/2017) lalu.(arc/roc)