RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan sengketa Pemilihan kepala Desa (Pilkades) di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Senin (18/01/16).

 

Rapat dengar pendapat yang digelar di ruangan Komisi I DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan Kota, yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi 1, Muammar dan beberapa anggota DPRD seperti Bambang Irawan, Padli H Sofyan, Asmadi.

 

Hadir juga dalam RDP Tersebut ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Desa Simpang Gaung, Ketua panitia penyelenggara Pilkades tingkat Desa, Camat Gaung dan perwakilan dari BPMD serta Kabid Bagian Hukum Pemerintahan Pemkab. Inhil.

 

Kurangnya sosialisasi aturan terkait Pelaksanaan Pilkades dari Pihak Penyelenggara Baik itu Penyelenggara tingkat Desa Maupun tingkat Kabupaten yaitu BPMD diduga menjadi Penyebabnya sengketa Pilkades di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung tersebut.

 

Ketua BPD Desa Simpang Gaung, HR. Abdullah, dalam rapat tersebut menyampaikan kronologis permasalahan yang terjadi di Desa Simpang Gaung, "Kejadian di TPS 8 Itu bermula ketika ada 2 orang warga yang bukan warga, tetapi baru sekitar 20 hari tinggal dirumah salah seorang warga  Desa Simpang Gaung  mencoblos dengan menggunakan Surat atau Undangan Pemilih orang lain atau Undangan Pemilih anak si yang Punya rumah," Ungkapnya

 

Agar tidak terjadi bentrokan fisik,HR. Abdullah, selaku orang yang dituakan di desa tersebut terus berusaha meredam gejolak-gejolak yang ada di masyarakat Desa terutama dari pendukung yang menggugat.

 

"Kita selaku pihak yang mengawasi Panitia penyelenggara tingkat Desa melihat panitia sudah bekerja sesuai dengan aturan Perbup (Peraturan Bupati) maupun Perda (Peraturan Daerah). Kita tidak punya wewenang memberi keputusan terkait penyelesaian masalah tersebut, sementara masyarakat terus berdatangan kepada kita untuk mempertanyakan hasil dari keputusan tersebut, dan untuk itulah kita datang ke DPRD untuk meminta kepada Bapak Dewan ataupun Bupati ataupun BPMPD semacam surat tertulis untuk kita sampaikan ke masyarakat atas hasil dari keputusan penyelesaian masalah yang ada," ungkapnya.

 

Menangggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil Yusuf Said sangat menyayangkan kejadian tersebut.

 

"Terus terang kita dari Pihak DPRD Inhil dan saya selaku Anggota Badan pengawas Pilkades tingkat kabupaten sangat menyayangkan kejadian tersebut," Ungkap Yusuf Said.

 

Lebih lanjut Ia menyampaikan Permasalahan ini seharusnya sudah selesai di tingkat Desa ataupun tingkat kecamatan secara berjenjang. "Kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi kita berusaha memediasi pihak-pihak terkait guna menciptakan situasi yang kondusif" ujar Yusuf Said.

 

Permasalahan pun terus berkembang yang awalnya Hanya 1 Kandidat yang menggugat atas hasil pilkades tersebut sekarang sudah menjadi 4 kandidat yang menggugat dari 5 kandidat yang ada. (san)