• Home
  • Parlemen
  • DPRD Inhu Batalkan Bayar Pajak Terutang Pemkab Rp 6,2 M
Rabu, 11 Oktober 2017 02:59:00

DPRD Inhu Batalkan Bayar Pajak Terutang Pemkab Rp 6,2 M

Ilustrasi
RIAUONE.COM, RENGAT – DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memilih menolak usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 6,2 miliar di-upload ke  APBD-Perubahan Inhu tahun 2017.  Anggaran ditolak karena argumentasi dari OPD dan TAPD mengatakan kalau dana itu diperuntukkan untuk bayar pajak terutang temuan auditor BPK RI terhadap Kas Daerah (Kasda) Pemkab Inhu.
 
Ketua DPRD Kabupaten Inhu Miswanto SE, membenarkan penolakan usulan bayar pajak tertuang temuan BPK RI. “Benar usulan itu ditolak,” jawab Politisi Golkar Inhu itu, Selasa (10/10/2017).
 
Menurut Miswanto, usulan bayar tunggakan pajak dan menjadi temuan auditor BPK RI di tahun 2009 tidak rasional harus ditutup daripada APBD-P. “Terkecuali ada pertimbangan juklak dan juknis tentang pengembalian tunggak pajak dari BPK,” papar Miswanto.
 
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu, H Suharto SH, mengaku mencoret usulan dari salah satu OPD untuk bayar tunggak bayar pajak tahun 2008 sebesar Rp 6,2 miliar. 
 
Menurutnya, Banggar memilih mencoret usulan tersebut karena selain menjadi temuan auditor BPK pada tahun tahun 2009 silam terhadap anggaran Pemkab Inhu tahun 2008, juga diduga temuan pajak tertunggak menjadi temuan karena oknum-oknum penerima pajak PPh dan PPn justru tidak menyetor pajak yang diterima ke Kasda Inhu.
 
“Kalau PPn dan PPh yang sudah diterima dari si wajib pajak itu tidak disetor ke Kasda tentulah menjadi temuan, kan tidak mungkin pula harus dibebankan ke APBD-P,” papar Suharto.
 
Anehnya, Kepala Bappeda dan Litbang Pemkab Inhu, H Junaedi Rachmad selaku anggota TAPD usai mengikuti singkronisasi APBD-P di gedung DPRD Inhu, Senin (9/10/2017) sore, membantah ada usulan bayar tunggak pajak temuan BPK sebesar Rp 6,2 miliar dari APBD-P tahun 2017. “Oh..nggak benar, itu nggak ada,” tepis Junaedi sambil berlalu. (KRN 3)
 
 
 
Share
Berita Terkait
  • 7 bulan lalu

    Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat

    PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti

  • 2 tahun lalu

    Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?

    RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

    Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am

  • 2 tahun lalu

    Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Inhu Tutup Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar

    RIAUONE, Inhu - Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Indragiri hulu yang juga Kepala Dinas (Kadis) Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri hulu (Inhu), Atan

  • 3 tahun lalu

    Terkait Izin Pelepasan Kawasan Hutan di Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Rengat-Jambi, Pemprov Riau Surati KLHK

    RIAU, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Riau terkait izin pelepasan lahan jalan tol Pekanbaru-Rengat dan

  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2025 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified