JAKARTA - Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih jauh tertinggal pada sektor pembangunan, memerlukan dukungan anggaran dan program dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, untuk itu rombongan DPRD Kepulauan Meranti mendatangi Kantor Bappenas RI.

 

Kedatangan rombongan legislator daerah ini dipimpin Ketua DPRD Fauzi Hasan dan di sambut oleh Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI, Firmansyah, SE, MAP, MIDS, Jumat 26 Januari 2018.

 

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti menyampaikan tujuan rombongan DPRD Kepulauan Meranti datang ke Bappenas, guna mengetahui alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada APBN Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019.

 

"Kita meminta komitmen dan bantuan dari Bappenas untuk memperhatikan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengalokasian anggaran pada APBN," ujarnya.

 

Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti masih jauh tertinggal dengan daerah lainnya di Indonesia, terlebih letak kabupaten dengan geografis wilayah pesisir yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

 

Diungkapkannya, isu besar negara Indonesia juga berada di Kepulauan Meranti, seperti jaringan telekomunikasi di Pulau Rangsang, asupan muatan malaysia lebih mudah di jangkau di bandingkan siaran lokal, konflik nelayan yang kerab terjadi, abrasi selain minimnya infrastruktur daerah, juga tingginya inflasi akibat seluruh kebutuhan di datangkan dari luar daerah serta tingginnya angka kemiskinan dan minimnya peluang kerja.

 

"Dengan persoalan yang berliku di Kabupaten Kepulauan Meranti, kita sangat berharap domain pusat dalam menganggarkan porsi bantuan ke daerah dapat dilebihkan dengan skala prioritas, untuk mengatasi berbagai kendala pembangunan sebagai wilayah pesisir serta wilayah perbatasan antar negara," katanya.

 

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Muzamil dihadapan perwakilan Bappenas RI, Muzamil menyebutkan masih banyak ketimpangan perhatian bantuan pusat ke daerah, ia berharap tahun ini Pusat dapat memahami kebutuhan daerah terutama Kepulauan Meranti yang tergolong masih baru di mekarkan dan masih dalam tanggungjawab pusat sesuai perundangan.

 

"Sebagai daerah terluar, Kepulauan Meranti seperti dianak tirikan pusat, hal ini terlihat jelas alokasi bantuan pusat yang mengarah ke daerah daerah perbatasan seperti Kalimantan, NTT dan lainnya sangat jauh berbeda, ketimpangan ini menyudutkan wilayah kami dan hak kami sebagai wilayah perbatasan sudah sepatutnya di lebihkan, saya berharap mulai tahun 2018 ini dan seterusnya pusat dapat mengalokasikan lebih ke Meranti sehingga pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di percepat," kata Muzamil.

 

Semua persoalan ini lanjut Muzamil merupakan hal yang harus disampaikan kepada pemangku kebijakan karena merupakan tanggungjawab selaku wakil rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tuhan.

 

Sementara itu Ketua Komisi 2 Darwin Susandy mengulas soal prosedur terkait petunjuk dan arahan bagaimana agar Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan alokasi dana dari pusat.

 

Setelah mendengarkan penyampaian rombongan DPRD, Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI Firmansyah, SE, MAP, MIDS menyebutkan pada dasarnya Bappenas RI sangat berkomitmen untuk membantu Kabupaten Kepulauan Meranti dan akan berusaha melakukan pendampingan terhadap pengajuan anggaran yang dilakukan.

 

"Bappenas menjadikan skala prioritas bagi wilayah pesisir, apalagi wilayah perbatasan dengan negara. Kita sangat berkomitmen untuk kedepan dalam membantu alokasi anggaran ke Meranti, namun hal ini tidak terlepas dari keseriusan Pemkab Kepulauan Meranti sendiri, yang mesti sesering mungkin berkomunikasi aktif bukan hanya ke Bappenas juga membangun koordinasi dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian lainnya, sehingga pembangunan Meranti segala bidang dapat di genjot dengan maksimal," jelasnya.

 

Selain itu, kata Firmansyah, saat ini Perumusan program dan anggaran melalui e-planing aplikasi akan membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan kepada setiap sektor (bagian) yang ada di Bappenas untuk memperhatikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

"Kita minta juga Pemkab Kepulauan Meranti dapat cepat merumuskan dan melakukan koordinasi segera membangun komunikasi, sebab Untuk Anggaran Tahun 2019, awal Februari ini sudah dilakukan prosesnya," ingatnya.

 

Turut serta dalam rombongan, anggota DPRD M Tartib, Lindawati, Dedi Putra, Taufik, Asmawi, Musdar, Endang Miratna, Darsini, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Mamun Murod dan staf Sekretariat DPRD. (mcr/*).